Anda berada di :

Jurnal

Pencarian :

Jurnal

Hal

>

3

2

1

  • Societas Dei Vol. 04, No. 1, April 2017

     

     

    Binsar A. Hutabarat, Reformed Center for Religion and Society

    EVALUASI TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

    ABSTRACT: This article with a title “Evaluation to the Joint Regulation of Ministers in 2006 about the Establishment of a House of Worship” will focus on the evaluation of the formulation of the Joint Regulation of Ministers in 2006 about the Establishment of a House of Worship (Peraturan Bersama Menteri – PBM), as well as the evaluation of the application and impact of the enacted regulation. The research methodology uses qualitative research with an in-depth interview to some church leaders in Bekasi, West Java, who are directly connected with the enactment of this regulation, and also research to the related documents with the PBM, especially the policy wich founded the PBM. The research finding is the formulation of the Joint Regulation of Ministers about the Establishment of a House of Worship has not yet fitted with the formulation policy model of a democratic country so that its application is not in accordance with the expected goal. PBM application gives negative impact to the inter-religious harmony in Indonesia. KEYWORDS: regulation of the esthablisment of a house of worship, freedom of worship, policy evaluation

    ABSTRAK: Artikel yang berjudul “Evaluasi  terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006  tentang Pendiriran Rumah Ibadah” ini akan fokus pada evaluasi formulasi Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah (PBM), serta evaluasi penerapannya dan dampak dari diberlakukannya peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam kepada sejumlah pimpinan gereja di Bekasi, Jawa Barat  yang terkait langsung dengan pelaksaan peraturan tersebut, dan juga penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait dengan PBM, secara khusus kebijakan yang melandasi PBM. Temuan penelitian ini adalah formulasi  Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah belum sesuai dengan model perumusan kebijakan negara demokratis, sehingga penerapannya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penerapan PBM berdampak buruk terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia. KATA KATA KUNCI: peraturan pendirian rumah ibadah, kebebasan beribadah, evaluasi kebijakan.

     


    Agustinus ML Batlajery, Universitas Kristen Indonesia Maluku

    THE VIEWS OF SEVERAL INDONESIAN REFORMED THEOLOGIANS  REGARDING ECUMENICITY

    ABSTRAK: Berdasarkan riset-riset sejarah mengenai gerakan ekumenikal di Indonesia, dapat ditemukan bahwa pembentukan Dewan Gereja Indonesia (DGI) yang kemudian berubah namanya menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) tidak dapat dipisahkan dari peran pemimpin gereja Calvinis atau Reformed pada waktu itu. Di dalam mendiskusikan mengenai stimulus dan urgensinya kesatuan gereja-gereja di Indonesia, kita dapat melihat beberapa tokoh Reformed sangatlah penting. Pendapat-pendapat mereka dipengaruhi oleh pemikiran Calvinis yang menjadi ciri gereja mereka. Artikel ini mencoba untuk memaparkan pandangan beberapa teolog Reformed Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan DGI/PGI mengenai keekumenisan. Oleh karena itu kita dapat berkata bahwa pemikiran Calvinis telah memainkan peran yang sangat berharga di dalam gerakan ekumenikal di Indonesia. KATA-KATA KUNCI: gerakan ekumene, kesatuan gereja, teolog reformed, calvinis.

    ABSTRACT: Based on historical researches concerning ecumenical movement in Indonesia, it could be  found that the formation of the Council of Churches in Indonesia (DGI) which later changed its name to the Communion of Churches in Indonesia (PGI) can not be separated from the role of Calvinist or Reformed church leaders and theologians at the time. In discussing about stimulus and urgency for unity among various churches in Indonesia, we can see that the views of several Reformed figures was very significant. Their opinions were effected by Calvinist thinking that chracterized their churches. This article is trying to describe the views of several Indonesian Reformed theologians before and after the formation of DGI/PGI regarding ecumenicity. Therefore we can say that Calvinist thinking has played very valuable role in the ecumenical movement in Indonesia.  KEYWORDS: ecumenicity, ecumenical movement, church unity, Indonesian Reformed Theologians, Calvinist thinking.

     


    Togardo Siburian, Sekolah Tinggi Teologi Bandung

    MELAMPAUI POLITISI, MENUJU NEGARAWAN: REFLEKSI ETIS KRISTIANI

    ABSTRACT: This article wants to study the possibility of principles of statemen for politician in these days. As we know, most politicians behave an conduct more as a handiman of politics, instead of a statemen (used to be called: “politicos”). Therefore Christian reflection on ethics became essential to comprehend the imbalance practice and concept that emerged. This studies is done from ethical perspective through library research. Out of the three things mentioned that make political issues today chaotic particularly is: 1) A detached politics from ethics, 2) political study today only focused on law and social studies, 3) and forget philosophical and historical perspective to the study. Based on the way of ethical politics today, we found a principles that enrich ecclesiastical mandate and transformation in society. KEYWORDS: political matters, ethics, politician, statemen, Christian, transformation, mandate, church.

    ABSTRAK: Tulisan ini ingin mengkaji kemungkinan negarawan bagi para politisi sekarang. Seperti diketahui, kebanyakan sikap dan perilaku pemain politik (politician) menggambarkan mereka sebagai “tukang” politik saja, bukan seorang negarawan (dulu disebut “politikos”). Di sini  refleksi kristiani  menjadi urgen dalam memikirkan ketimpangan-ketimpangan praktik dan konsep yang muncul. Kajian yang dilakukan bersifat etis kristiani melalui studi pustaka. Dari tiga hal yang membuat perpolitikan masa kini karut-marut adalah: terlepasnya perpolitikan sekarang dari etika sebagai wadahnya karena teralu menekankan  fokus hukum dan  dari perspektif sosial saja, melupakan perspektif filosofis dan sejarah dalam kajiannya. Dalam rangka membaharui konsep politisi untuk menjadi konsep negarawan yang membangun bangsa dan mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam soal kemiskinan. Berdasarkan  jalan politik etis didapatkan prinsip-prinsip: semuanya ini dapat memperkaya bahan bagi mandat gerejawi masa kini dalam hal mandat transformasinya di masyarakat. KATA-KATA KUNCI: perpolitikan, etika, politisi, negarawan, kristiani, transformasi, mandat, gereja.

     


    Iqbal Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

    HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN:

    SEBUAH UPAYA PENDASARAN FILOSOFIS

    ABSTRACT: This paper tries to give a philosophical foundation to the rights to freedom of religion/belief. So far, the rights to freedom of religion/belief have been considered legitimated because resulted in General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around the world. Although, the normativity of the rights to freedom of religion/belief based on that mutual consensus is not ethical-philosophical, but political. By the justice argument of John Rawls and the self-ownership argument of Robert Nozick, this paper tries to give a moral foundation to the guarantee of respect and protection of the freedom of religion/belief. KEYWORDS: freedom of religion/belief, human rights instruments, forum internum, forum eksternum, justice, slef-ownership.

    ABSTRAK: Tujuan makalah ini adalah memberikan pendasaran filosofis bagi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejauh ini, hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, karena dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, normativitas hak atas KBB yang didasarkan pada konsensus bersama itu masih bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan pada pemikiran Robert Nozick, makalah ini mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. KATA-KATA KUNCI: kebebasan beragama/berkeyakinan, instrumen-instrumen HAM, forum internum, forum eksternum, keadilan, kepemilikan-diri.

     

     

     


    Download

  • Societas Dei Vol. 03, No. 2, Oktober 2016

     

    Dirk Griffioen, Utrecht Mission, Utrecht

    THE RELEVANCE OF GOD'S COVENANT FOR A REFORMED THEOLOGY OF RELIGION

     

    ABSTRAK:Dalam wahyu Allah, struktur perjanjian yang mencakup janji-janji Allah dan jawaban Israel akan janji tersebut. Di dalam perjanjian Allah telah menyatakan diri-Nya secara pribadi baik kepada individu dan kepada umat pilihan-Nya. Di dalam teologi agama yang dikemukakan Hendrik Kraemer, ada dua macam agama: agama (nubuatan) berdasarkan wahyu Allah, dan yang lain agama-agama (natural) yang berdasarkan usaha-usaha untuk menggenggam identitas dirinya yang sejati dengan realitas ilahi, hal ini diberi istilah “realisasi diri yang trans-empiris”. Apakah esensi agama yang berdasarkan penyataan diri Allah? Penyataan Allah adalah sumber satu-satunya akan semua pengetahuan mengenai spiritualitas sejati dan keselamatan di dalam Kristus. Alkitab adalah saksi akan wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul sebagai kriteria akan seluruh kebenaran agamawi. Alkitab mengaitkan sejarah penebusan, memberikan dasar untuk iman pribadi, dan merupakan satu-satunya pegangan untuk hidup dan pelayanan dari komunitas Kristen. Dari titik tolak inilah saya mencoba untuk menganalisis konsep alkitabiah akan kebenaran agama sebagai satu standar untuk menentukan agama-agama, dan untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya kepada wahyu diri Allah. KATA KUNCI: perjanjian, wahyu, iman, agama.

     

    ABSTRACT: In God's Revelation, the structure of the covenant consists of God's promises and Israel’s answer to them. In the covenant God has revealed Himself personally to both individuals and his chosen people. In the theology of religion developed by Hendrik Kraemer, there are two types of religion: The (prophetic) religion based on God’s revelation and the other (naturalist) religions are based on efforts to grasp the identity of his real self with divine reality, this is called as ‘trans-empirical self realization’. What is the essence of religion based on God's self revelation? God's revelation is the only source of all knowledge about true spirituality and the salvation in Christ. The Bible as the witness of God's revelation to prophets and apostles is the criterion of all religious truth. The Bible relates the history of redemption, gives a foundation to personal faith, and is the only guidebook to the life and work of the Christian community. From this starting point I try to analyze the Biblical concept of religious truth as the standard for determining religions, and to give a real answer to God’s self revelation. KEYWORDS: covenant, revelation, faith, religion.

     


     

    Togardo Siburian, Sekolah Tinggi Teologi Bandung 

    MENUJU KESETARAAN DALAM BERAGAMA YANG BERBUDAYA:  REFLEKSI SEMINARIAN INJILI 

     

    ABSTRACT: This article discusses a variety of modern man who is more civilized from the Evangelical perspective. Nowadays, the relations between different  religious people is still filled with religious violence and conflicts. This happens because of extreme radicalism views wich perhaps are caused by the leftovers of our religious studies  and practices in the past. There was a misunderstanding in processing religion wich could destroy the future of human civilization due to the absence of a culture of togetherness. The Evangelical Christianity may participate to think few principles of religious life wich are better for present humanity. The recommended principles are: 1) the importance of natural religious comparison in the normal society, 2) returning to the principle of missional church, 3) prioritizing the ethical emphasis more than the apologetical, 4) the balance between faith commitment and religious tolerance, 5) prophetic leadership rather than priesthood only, 6) faith particularism than religious exclusivism in inter-religious approach, 7) personal spirituality rather than individual religiosity. Thereby it is hoped that religious people may live together easier within the context of national unity and world peace. KEYWORDS: religious, conflict, collective civilization, normal comparison, ethical, prophetic, missional, particular.

     

    ABSTRAK: Tulisan ini sedang mewacanakan suatu keberagamaan manusia modern yang lebih berkeadaban dari perspektif injili. Sekarang, relasi antarumat beragama masih dipenuhi kekerasan agama dan konflik.  Hal ini karena paham-paham radikalisme ekstrim, yang mungkin akibat sisa-sisa kajian dan praktek studi agama-keagamaan kita di masa lalu. Ada kesalahpahaman dalam beragama yang bisa menghancurkan masa depan peradaban manusia, karena absennya budaya kebersamaan.Kekristenan injili dapat berpartisipasi memikirkan beberapa prinsip kehidupan beragama yang lebih baik bagi masyarakat manusia masa kini. Prinsip-prinsip yang direkomendasikan itu adalah: 1) pentingnya perbandingan agama  natural dalam masyarakat normal, 2) kembali pada prinsip  gereja misional, 3) mendahulukan penekanan etis dibanding apologetis, 4) keseimbangkan komitmen iman dan toleransi beragama, 5) kepemimpinan kenabian dibanding keimamatan saja, 6) pendekatan partikularisme iman dibanding eksklusivisme agama dalam pendekatan antaragama, 7) spiritualitas personal dibanding religiusitas individual. Dengan demikian diharapkan umat beragama dapat lebih mudah hidup bersama dalam kesatuan bangsa dan kedamaian dunia. KATA KUNCI:  beragama, konflik, peradaban bersama, perbandingan normal, etis, profetis, misional, partikular.

     


    Syaiful Arif,  Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

    ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI BERBASIS PANCASILA

     

    ABSTRACT: Religious radicalism (Islam) developed the theological thought to counter-Pancasila and the Republic of Indonesia (NKRI), it can be fought and softened with Pancasila itself. This is due to the fact that the cause of such radicalism is a misunderstanding to the Pancasila and its political system. Pancasila is regarded as a secular political ideology, whereas it actually cared pattern for the relationship between religion and state that upholds the values of divinity on the one side, and the public virtue on the other side. Deradizalisation of religion based on Pancasila can be applied with two strategies. First,  proving the existence of religious dimension of Pancasila and Republic of Indonesia to undermine the secular claims from the radical groups. Second, learning the nature of politics which contained in Pancasila. These nature of politics are more in line with the political ideals of Islam, rather than the ideology of Islamism which tends to the violent. KEYWORDS: Islam, radicalism, deradicalization, Pancasila.

     

    ABSTRAK: Radikalisme agama (Islam) yang mengembangkan paham teologis kontra-Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dilawan dan dilunakkan dengan Pancasila itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyebab radikalisme tersebut ialah kesalahpahaman terhadap Pancasila beserta sistem politik yang dinaunginya. Pancasila dianggap sebagai ideologi politik sekuler, padahal ia justru merawat pola hubungan agama dan negara yang menegakkan nilai-nilai ketuhanan di satu sisi, serta kebaikan publik di sisi lain. Deradikalisasi agama berbasis Pancasila oleh karenanya menerapkan dua strategi. Pertama, pembuktian dimensi agama dari Pancasila dan NKRI untuk meruntuhkan penilaian sekuleristik yang dilakukan kaum radikal. Kedua, pembelajaran hakikat politik yang termuat di dalam Pancasila. Hakikat politik ini yang sebenarnya lebih sesuai dengan cita-cita politik Islam, daripada ideologi islamisme yang penuh kekerasan. KATA KUNCI: Islam, radikalisme, deradikalisasi, Pancasila.

     


    Edy Syahputra Sihombing, Mahasiswa Magister Unika Parahyangan, Bandung     

    MENGHIDUPI KESEJATIAN AGAMA: TAWARAN YANG MENGGUGAT EKSISTENSI AGAMA

    SEBAGAI USAHA PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

     

    ABSTRACK: Since human culture exist, religion is also exist in it’s variety. Religion has became the mode existence of human being. Basically the religion is the place to which gives space for humans to communicated, meet with the ultimate reality. In the development of human culture, religion is experiencing by a growing change in form and contents. Earlier, religion is a relationship between human and the ultimate reality, that overtime turned into an institutions that has systematically conceptualised doctrine in the form of dogmatic. The purpose of religion also shifted from efforts to more close eith the ultimate reality became human attempt to increase followers. Religion seem more concerned with quantity than quality. The shifts is likely to lead a conflict and violence to many people. This became a responsibility for Indonesian’s religions. This paper want to explain the truth of religion supposed and looking the positive influence of Indonesian’s religions in an influence of Indonesian’s religions in an attempt to build Indonesian become to nation that able to thrive religioan pluralism. KEYWORD: Religion, Paradigm, Ideology, Religious violence, Religious repentance, Indonesian development

    ABSTRAK:



    Lina Gunawan, Sekolah Tinggi Teologi  Reformed Injili Internasional

    KESETARAAN DAN PERBEDAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN:

    KRITIK TERHADAP GERAKAN FEMINISME

     

    ABSTRACT: This article with a title: The Equality and Distinction Between Man and Woman: A Critique to the Feminist Movement", will firstly discuss about the feminist movement comprehensively and afterward itu will discuss about the feminist movement within Christianity, gender-equality issues, as well as the distinction between man and woman from the view of Christian feminism. After these, it will be discussed gender-equality issues and the distinction between man and woman from the perspective of Reformed theology. Then a critique  to the feminist movement within  Christianity will be discussed. The finding of this article is that the feminist movement within  Christianity has indeed grown a better appreciation for the woman,  especially in the equality between man and woman wich is a reality. The consequence is the authority of the Bible is accused by this Christian feminist movement. KEYWORDS: feminism, Christian feminism, equality, distinction, Reformed theology.

     

    ABSTRAK:  Artikel yang berjudul “Kesetaraan dan Perbedaan Laki-laki dan Perempuan: Kritik terhadap Gerakan Feminisme” ini pertama-tama akan memaparkan mengenai gerakan feminisme secara menyeluruh, dan kemudian memaparkan mengenai gerakan feminisme dalam kekristenan, serta tema-tema kesetaraan, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pandangan feminisme Kristen. Kemudian dipaparkan mengenai tema-tema kesetaraan dan perbedaan laki-laki dan perempuan dari perspektif teologi Reformed. Setelah itu akan dipaparkan mengenai kritik terhadap gerakan feminisme dalam kekristenan. Temuan dalam tulisan ini adalah gerakan feminisme dalam kekristenan memang telah menumbuhkan kesadaran baru terhadap penghargaaan yang lebih baik terhadap perempuan, secara khusus dalam kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun, gerakan ini mengabaikan perbedaan laki-laki dan perempuan yang adalah sebuah realitas. Akibatnya, otoritas Alkitab mendapat gugatan dari gerakan feminisme Kristen ini. KATA KUNCI: feminisme, feminisme Kristen, kesetaraan, perbedaan, teologi Reformed


     


    Download

  • Societas Dei Vol. 03, No. 1, April 2016

     

     

    Binsar A. Hutabarat  &  H. Hans Panjaitan, Reformed Center for Religion and Society

    TINGKAT TOLERANSI ANTARAGAMA DI MASYARAKAT INDONESIA

    ABSTRACT: This article will measure the level of religious tolerance ini Indonesia. The measurement of this level of tolerance is based upon views of some students' organization in Jakarta. These samples are chosen because they are groups wich have most involvement in the issue of religious relationship. The samples wich are used to represent the population of students' organizations are five religious related organization, namely: Christian Student Movement of Indonesia (GMKI), Islam Students Community (HMI), Buddhist Students Community of Indonesia (HIKMAHBUDHI), Hindu Dharma Students Union of Indonesia (KMHDI), and Catholic Students Unity of the Republic of Indonesia (PMKRI). The views of these students' organizations are expected to be measurement tools for the level of religious tolerance in Indonesia society, wich are very important to preserve the integrity of Indonesia as a nation. Data collection in this research uses surveys in the form of Likert scale, as well as  structured interview. Data analysis is done with triangulation method so that it is expected that data validity can be well preserved. KEYWORDS: tolerance, religion, violence.

    ABSTRAK:  Artikel yang berjudul “Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia” ini akan mengukur tingkat toleransi antaragama di Indonesia. Pengukuran tingkat toleransi ini didasarkan pada pendapat organisasi mahasiswa di Jakarta. Sampel ini dipilih karena organisasi mahasiswa merupakan kelompok yang paling terlibat dalam persoalan hubungan antaragama. Sampel yang digunakan untuk mewakili populasi organisasi mahasiswa adalah lima organisasi mahasiswa beratribut keagamaan, yakni: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Buddha Indonesia (HIKMAHBUDHI), Kesatuan  Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Pendapat organisasi mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi alat ukur  tingkat toleransi antaragama dalam masyarakat di Indonesia, yang amat penting untuk memelihara keutuhan bangsa Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk skala Likert, dan juga wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi, sehingga diharapkan validitas data dapat terjaga dengan baik. KATA KUNCI: toleransi, agama, kekerasan.

     


    Antonius Steven Un,  Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

    CALVINISME DAN ILMU PENGETAHUAN:  SUATU TINJAUAN FILOSOFIS

    TERHADAP PEMIKIRAN ABRAHAM KUYPER DAN IMPLIKASINYA PADA ETIKA ILMU PENGETAHUAN

    ABSTRACT: This article is focused on systematic explanation of Abraham Kuyper’s thought on Calvinism and science. Some of significant contributions of Calvinism are the theological foundation of science and its liberation from church’s invasion. This article uses a philosophical approach in its methodology and not a theological one. Therefore, Ifrequently make critical dialogues with the philosophy of science in reading and analyzing Kuyper’s notion. Final ending of this research is an articulation of its implications to the ethics of science. On this point, I will consider the contribution of David Resnick. KEYWORDS: Calvinism, science, Abraham Kuyper, ethics.

    ABSTRAK: Artikel ini berfokus kepada uraian sistematis terhadap gagasan Abraham Kuyper dalam ceramahnya tentang Calvinisme dan ilmu pengetahuan. Sumbangan penting Calvinsime adalah pendasaran teologis bagi ilmu pengetahuan dan pembebasannya dari kungkungan gereja. Metodologi dari artikel ini adalah suatu penelitian filosofis, bukan penelitian teologis. Karena itu, penulis banyak berdialog secara kritis dengan filsafat ilmu dalam membaca dan menganalisis gagasan Kuyper. Ujung akhir dari penelitian ini adalah upaya artikulasi implikasi-implikasi bagi etika ilmu pengetahuan. Pada tataran ini, penulis mempertimbangkan sumbangan pemikiran David Resnick. KATA KUNCI: Calvinisme, ilmu pengetahuan, Abraham Kuyper, etika.

     


     

    Amos Winarto Oei, Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, Lawang

    PEMAHAMAN IDENTITAS MORAL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS

    BAGI PARA PESERTA DIDIK PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

    ABSTRACT:  This article examines whether appealing to learners’ moral identity makes a significant contribution to their ethical decision making. Moral identity theory and experiment in moral psychology will be used as a source to be reckoned with in improving ethical decision making. This is to avoid excessive emphasis on emotions, environment and knowledge of the rules which did have an impact on one's ethical decision making. The approach used in this article is the quantitative approach. The result showed that the understanding of moral identity can act as an element to boost the ability of ethical decision making. This suggests that religious education which appeals to the learner’s moral identity can help them to make better ethical decision when complementing the emotional, the environment and the rule-based knowledge approaches. Thus, it is expected that the learners can have good moral character in the future. This moral identity appeal should be widely adopted as a common practice in religious education class.  KEYWORDS: moral identity, ethical decision, understanding, cognitive development, religious education.

    ABSTRAK: Artikel ini meneliti apakah dengan memberikan pemahaman identitas moral kepada para peserta didik akan memberikan dampak untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis mereka. Teori identitas moral dan eksperimen dalam psikologi moral akan digunakan sebagai sumber yang patut dipertimbangkan manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis. Hal ini untuk menghindari penekanan yang berlebihan terhadap emosi, lingkungan dan pengetahuan tentang aturan yang memang mempunyai dampak terhadap pengambilan keputusan etis seseorang. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemahaman identitas moral dapat bertindak sebagai unsur yang meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis. Ini menganjurkan bahwa pendidikan agama yang mempertimbangkan identitas moral para peserta didiknya dapat menolong mereka untuk membuat keputusan etis dengan lebih baik dalam melengkapi pendekatan emosi, lingkungan dan pengetahuan yang berdasarkan aturan. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memiliki akhlak dan karakter yang semakin bermoral juga di masa mendatang. Pertimbangan identitas moral demikian seharusnya digunakan secara luas sebagai praktek umum dalam kelas pendidikan agama. KATA KUNCI: identitas moral, keputusan etis, pemahaman, perkembangan kognitif, pendidikan agama.

     


     

    Jahdiel N. Perez,  Mahasiswa Filsafat dan Teologi Kristen Harvard Divinity School

    MOBILIZING MUSIC-MAKERS FOR THE FUTURE OF REFORMED THEOLOGY

    ABSTRAK: Apabila teologi Reformed diharapkan sebanyak mungkin berdampak kepada masyarakat masa kini dan masa depan, keunikan dari kekuatan musik untuk mempengaruhi dunia di luar tembok Gereja haruslah diberdayakan. Di dalam esai ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana kekristenan, secara umum, dan teologi Reformed, secara khusus, dikritik melalui musik dan apa yang dapat kita lakukan untuk merespons. Penulis akan memperkenalkan sebuah pendekatan di dalam apologetika Kristen yang disebut sonic-apologetics yang memampukan para pembuat musik untuk mempertahankan iman melalui musik. Di dalam bagian pertama dari esai ini, penulis akan mendiskusikan lima masalah dan bagaimana sonic-apologetics menjawab. Ini yang kemudian akan menjadi dasar untuk bagian kedua dari esai ini, yaitu penulis akan membangun sonic-apologetics dari tiga gagasan: (1) penekanan metodologis dari efek, (2) genre dari ekspresi, dan (3) perbedaan antara respons apologetika linear dan angle. Di dalam bagian terakhir dari esai ini, penulis akan memaparkan dua studi kasus yang berbeda dari sonic-apologetics. Sonic-apologetics yang didiskusikan di sini tidak akan mengubah aturan liturgika yang sudah terdapat pada gereja-gereja Kristen, terutama yang Reformed. Tetapi sonic-apologetics mengajak para produser dan pemusik di dalam gereja-gereja ini untuk mengarahkan minat dan kemampuannya untuk membuat musik kepada dunia di luar tembok gereja.   KATA KUNCI: teologi reformed, musik, sonic-apologetics

    ABSTRACT: If Reformed theology hopes to impact contemporary and future societies as much as possible it will have to harness the unique power of music to influence the world beyond the walls of the Church. In this essay, I want to draw attention to the ways in which Christianity, in general, and Reformed theology, in particular, are criticized through music and what we can do to respond. I will introduce an approach to Christian apologetics, which I call sonic-apologetics that enables our music-makers to defend the faith musically. In the first part of this paper, I will discuss five problems to which sonic-apologetics is an answer. This will anchor the second part of this essay, in which I construct sonic-apologetics from three notions: (1) methodological emphasis on effects, (2) genres of expression, and (3) the distinction between linear and angled apologetic responses. In the final part of this essay, I present two different study cases of sonic-apologetics. Nothing about what I will discuss regarding sonic-apologetics changing existing liturgical norms of Christian churches, especially Reformed ones. It does, however, call for those producing and performing music in these churches to direct their music-making interests and abilities toward the world outside the church walls. KEYWORDS:  reformed theology, music, sonic-apologetics.

     


     

    Yasintus T. Runesi, Depertemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

    UNIVERSALISME PAULUS MENURUT ALAIN BADIOU: URAIAN DAN TANGGAPAN

    ABSTRACT: When people believe that social particularities raise plurality of views in the contemporary society, Badiou introduces the idea of ​​the universality of the singular subject with the aim of overcoming the so-called global village without solidarity. This article is a description of Badiou’s thought, which is included in the line of thinkers which moves "small boat of thought" to the subject and the subjectivity of human. In the first section, I will outline Badiou’s view about the problem of homogenization, followed by his view of Christianity as an event, which will lead us to his view on the universal singularity that is rooted in the proclamation of St. Paul. At the end, I will propose a critical note on his views in comparison with some philosophers who also spoke about St. Paul. This paper will be closed with a conclusion on the significance of Badiou’s thought, in the context of contemporary society's pluralism, especially in Indonesia. KEYWORDS: Badiou, St. Paul, universality, singular subject, pluralism.

    ABSTRAK: Ketika semua orang percaya bahwa partikularitas-partikularitas sosial memunculkan pluralitas pandangan di dalam masyarakat kontemporer, Badiou mengintrodusir gagasannya tentang universalitas subjek singular dengan tujuan mengatasi apa yang disebut sebagai global village tanpa solidaritas. Artikel ini adalah suatu uraian atas pandangan Badiou, yang termasuk dalam barisan pemikir yang menggerakkan “kapal kecil pemikiran” kepada subjek dan subjektivitas manusia. Dalam bagian pertama, saya akan menguraikan pandangan Badiou tentang problem homogenisasi, dilanjutkan dengan pandangannya mengenai kekristenan sebagai sebuah peristiwa, yang akan menghantar kita pada pandangannya mengenai singularitas universal yang diakarkan pada pewartaan St. Paulus. Pada bagian akhir, saya akan mengajukan suatu catatan kritis atas pandangannya dalam perbandingan dengan beberapa filsuf yang berbicara pula mengenai St. Paulus. Tulisan ini akan ditutup dengan satu simpulan mengenai signifikansi pemikiran Badiou, dalam konteks pluralisme masyarakat semasa ini, terutama di Indonesia. KATA KUNCI: Badiou, St. Paul, universalitas, subjek singular, pluralisme.

     


     

    Imelda Ginting, Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

    LEGALISASI PERNIKAHAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM MORAL JOHN CALVIN

    ABSTRACT: This article will firstly discuss in brief about the fact of the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender), situational ethics as its foundation for justification, and the community which fights for the legalization of the same-sex marriage. In this section, I will explain on the foundation which is used for justification of same-sex marriage’s legalization. After that, I will give a review on John Calvin’s moral law to assess whether the foundation which is used for that justification is appropriate. The finding of this article is that same-sex marriage’s legalization does not have an appropriate foundation according to Calvin’s moral law. Therefore, this cannot be accepted by the church. KEYWORDS: same-sex marriage, moral law, John Calvin.

    ABSTRAK: Artikel yang berjudul “Legalisasi Pernikahan Sejenis dalam Perspektif Hukum Moral John Calvin” ini pertama-tama akan menjelaskan sekilas mengenai fakta LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), etika situasi sebagai dasar pembenaran, dan komunitas yang memperjuangkan legalisasi pernikahan sejenis. Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai dasar yang dipergunakan sebagai pembenaran legalisasi pernikahan sejenis. Setelah itu penulis akan melakukan tinjauan terhadap hukum moral John Calvin untuk menyoroti, apakah dasar yang dijadikan pembenaran pernikahan sejenis itu tepat atau tidak. Temuan dalam tulisan ini, legalisasi pernikahan sejenis tidak memiliki landasan yang sesuai dengan hukum moral Calvin, dan karena itu tidak dapat diterima  oleh gereja. KATA KUNCI: pernikahan sejenis, hukum moral, John Calvin.

     


    Download

  • Societas Dei Vol. 02, No. 2, Oktober 2015

     

    Benyamin F. Intan,  Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

    MISI KRISTEN DI INDONESIA: KESAKSIAN KRISTEN PROTESTAN

    ABSTRACT: In this article, the writer reveals the presence and struggles of Protestant churches in Indonesia doing God’s mission within world’s largest Muslim population country. Firstly, the writer explains the challenges and strives of Protestant churches since the time of Dutch colonialism, Japanese colonization, until Indonesian independence which includes the Old Order and the New Order. This article also highlights Indonesian churches’ struggle of independence to release themselves from the control of Dutch government, fully leaning to Christ, as well as the strategic role of Christianity in preventing nation’s disintegration to make Indonesia one. After that, the writer then performs critical reflection on the struggles of Protestant churches in Indonesia from the perspective of Reformed theology. The writer found that the presence of Christian mission in Indonesia is far from the force of arms and economic greed. However, churches in Indonesia cannot detach themselves from various challenges and suffering in God’s mission which includes Evangelical Mandate and Cultural Mandate. Therefore, while they are still entrusted by Christ, churches in Indonesia ought to perform their dutiful calling faithfully and joyfully. KEYWORDS: God’s mission, witness, evangelism, protestant church in Indonesia, ideology, religion-state relation, mission’s institution.

    ABSTRAK: Dalam artikel ini, penulis mengungkapkan kehadiran dan pergumulan gereja-gereja Protestan di Indonesia di dalam menjalankan misi Allah di negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia.  Pertama-tama, penulis memaparkan tantangan dan perjuangan gereja-gereja Protestan sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, hingga Indonesia merdeka yang mencakup Orde Lama dan Orde Baru. Artikel ini juga menyoroti perjuangan kemandirian gereja-gereja di Indonesia di dalam melepaskan diri dari kendali pemerintahan Belanda, bersandar sepenuhnya kepada Kristus, serta  peran strategis kekristenan di dalam mencegah perpecahan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang satu. Setelah itu penulis kemudian melakukan refleksi kritis terhadap pergumulan gereja-gereja Protestan di Indonesia dari perspektif teologi Reformed. Penulis menemukan bahwa kehadiran misi Kristen di Indonesia jauh dari kekuatan senjata dan ketamakan ekonomi. Namun, gereja-gereja di Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari berbagai tantangan dan penderitaan dalam menjalankan misi Allah yang mencakup Mandat Injili dan Mandat Budaya. Untuk itu, selama masih diberikan kepercayaan oleh Kristus, gereja-gereja Indonesia harus menjalankan tugas panggilannya dengan setia dan sukacita. KATA KUNCI: Misi Allah, kesaksian, penginjilan, gereja protestan di Indonesia, ideologi, hubungan agama-negara, lembaga misi.

     


     

    Christine Schirrmacher, Bonn University, Germany

    THE SHARIA-BASED UNDERSTANDING OF RELIGIOUS FREEDOM AND WOMEN'S RIGHT IN CONFLICT WITH THE SECULAR

    ABSTRAK: Area-area konflik yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan hak-hak perempuan tidak memengaruhi mayoritas Muslim yang melakukan ibadahnya di Jerman, yang di dalam prosesnya, tidak bertentangan dengan negara konstitusional. Hal ini juga tidak ada hubungannya dengan para teolog yang mengambil pembenaran mereka dari Qur'an dan sumber-sumber normatif Islam lain mengenai kebebasan beragama yang komprehensif serta hak-hak setara untuk perempuan. Tetapi, hal ini menyangkut para akademisi berpengaruh yang menafsirkan norma dan perintah Islam sedemikian rupa sehingga konflik muncul dengan hukum negara sekuler konstitusional. Para akademisi ini mempertahankan pandangan bahwa hukum Syariah berlaku sebelum hukum negara sekuler konstitusional dan bersifat mengikat untuk semua orang Muslim.

           Pada saat ini, pertanyaan mengenai kebebasan beragama dapat dimengerti sebagai topik yang secara virtual memiliki relevansi yang kecil di dalam konteks Eropa yang sangat sekuler dan netral terhadap agama. Sampai di manakah posisi inner-Islamik menjadi perhatian bagi negara konstitusional dalam hal kebebasan beragama? Bagi negara konstitusional, mengevaluasi agama dan doktrin bukanlah perhatiannya. Ini juga berlaku untuk agama Islam. Meskipun demikian, apabila suatu tindakan dibenarkan oleh keyakinan agama, atau dari apa yang mereka ikuti, atau dari apa yang dideklarasikan sebagai kewajiban menurut para pemimpin agama yang berpengaruh, dan di mana tindakan-tindakan ini melanggar hukum yang ada atau membatasi hak-hak dasar individu, maka negara dan perwakilannya harus memperhatikan keyakinan-keyakinan ini, terlepas dari apakah keyakinan ini bersifat agamawi, politis, atau agamawi dan politis sekaligus.  KATA KUNCI: Jerman, Islam, kebebasan beragama, hak-hak perempuan, negara konstitusional, konflik

    ABSTRACT:  The areas of conflict relating to the freedom of religion and women’s rights do not affect the majority of Muslims who practice their religion in Germany and, in the process, they do not clash with the constitutional state. This is also not a matter having to do with those theologians who take their justification for comprehensive religious freedom and equal rights for women from the Koran and, respectively, other normative sources of Islam. Rather, it has to do with those influential scholars who interpret the norms and commands of Islam in such a way that conflicts arise with the laws of a secular constitutional state. These scholars defend the view that the laws of the Sharia are prior to the norms of the secular constitutional state and are obligatory for all Muslims.

           At the present moment, the question of freedom of religion could be virtually understood as a topic which, in largely secularized Europe and for the religiously neutral state, possesses little relevance. To what extent do inner-Islamic standpoints interest the constitutional state on the question of religious freedom? For the constitutional state, it does not concern itself with the question of evaluating a religion and its doctrinal content. This also applies with respect to Islam. There, however, where actions are justified by religious convictions, or where they follow from them or are declared to be mandatory by influential religious opinion leaders, and where these actions infringe upon established law or limit the basic rights of individuals, the state and its representatives have to concern themselves with these convictions, independent of whether these convictions are of a religious, political, or of a religious and political nature. KEYWORDS: Germany, Islam, freedom of religion, women’s rights, the constitutional state, conflicts.


    Binsar A. Hutabarat,  Reformed Center for Religion and Society

    PENDAPAT PIMPINAN-PIMPINAN GEREJA DI BEKASI TENTANG IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

    DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI TAHUN 2006

    ABSTRACT: The article, entitled "Opinion The church Leaders in Bekasi on the Permit Construction of Houses of Worship in the Joint Regulation of the Minister of the Year 2006, will be explained about the implementation of policies permit the establishment of houses of worship in Joint Regulation of the Minister (PBM) in 2006 in Bekasi, as well as the implications for church in that place, through the opinion of the church leaders in Bekasi. First, authors will describe the Guarantee Rights of Religion, Belief, Worship and Establish Home Worship based on Pancasila and the Indonesian Constitution, the Universal Declaration of Human Rights, The Covenant, and documents declarations of the United Nations (UN), and also explained about permit the establishment of houses of worship of Letters Joint Decree (SKB) until the PBM. After that, will be presented regarding the results of the opinion of the church leaders in Bekasi on the implementation of the policy permits a house of worship in Bekasi. Opinion leaders in Bekasi Church will be grouped in four categories, namely: A) The church which has a license, and not problematic. B) The church is having problems obtaining a license, a problem with the public, but finish. C) The church that does not have a license but has no problem with the community. D) The church that does not have permissions and have problem with the community, and did not finish. The findings obtained are church leaders in the four categories above found PBM on authorizing the establishment of houses of worship contrary to Pancasila and the Indonesian Constitution  and the values ​​of human rights are universal, and implementation of government policies that adversely affect the lives of religious believers in Bekasi, both in the internal relations of religion, as well as in interreligious relations. KEYWORDS: permit the establishment of houses of worship, Joint Ministerial Decree, Pancasila, the Indonesian constitution, human rights.

     ABSTRAK: Artikel yang berjudul Pendapat Pimpinan-pimpinan Gereja di Bekasi tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 ini akan memaparkan mengenai implementasi kebijakan pengurusan izin pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 di Bekasi, serta dampaknya bagi gereja-gereja di Bekasi menurut pendapat pimpinan-pimpinan gereja di Bekasi. Pertama-tama penulis akan memaparkan mengenai  Jaminan Hak Beragama, Berkeyakinan, Beribadah dan Mendirikan Rumah Ibadah berdasarkan Pancasila dan UUD 45, Deklarasi Universal HAM, Kovenan dan dokumen deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian juga memaparkan mengenai izin pendirian rumah ibadah dari SKB sampai dengan PBM. Setelah itu akan dipaparkan mengenai pendapat pimpinan-pimpinan gereja di Bekasi tentang implementasi kebijakan pengurusan izin rumah ibadah di Bekasi. Pendapat pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi ini akan dikelompokkan pada empat kategori yakni: A) Gereja yang memiliki izin dan tidak bermasalah. B) Gereja yang mengalami masalah pengurusan izin, bermasalah dengan masyarakat, tetapi selesai.  C) Gereja yang tidak memiliki izin namun tidak bermasalah dengan masyarakat. D) Gereja yang tidak memiliki izin, bermasalah dengan masyarakat, dan tidak  selesai. Temuan yang didapatkan adalah pemimpin-pemimpin gereja dalam empat kategori di atas berpendapat bahwa PBM tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta nilai-nilai hak-hak asasi yang universal, dan implementasi kebijakan pemerintah tersebut berdampak buruk dalam kehidupan antarumat beragama di Bekasi, baik dalam hubungan internal agama, maupun dalam hubungan antaragama. KATA KUNCI: izin pendirian rumah ibadah, Peraturan Bersama Menteri, Pancasila, UUD 45, Hak-hak Asasi Manusia.


    Adrian Jonatan, Gereja Reformed Injili Indonesia

    KONTRIBUSI PEMIKIRAN EGBERT SCHUURMAN MENGENAI PERMASALAHAN

    DAN SOLUSI TEKNOLOGI MODERN

    ABSTRACT: In the modern technological world, human is constantly relating with technology, be it as a user or as a part of technological production mechanism. But what is technology, what kind of value that technology brings, and how should one response to technology? Does technology brings good, bad or neutral? These are the questions that we need to answer as we live in a technological world. In the philosophy of technology, there is one thinker, who represents the school of Reformational Philosophy, named Egbert Schuurman. In the midst of two kinds of reaction towards technology (optimistic and pessimistic) Schuurman proposes a Liberating Perspective as the third option. This perspective is aware of the deep influence of human sinfulness in technological development. However, it also considers the beauty of creational design and Christ’s redeeming power for technological development. In this article, the writer would like to observe Schuurman’s thoughts regarding this Liberating Perspective as a considerable solution to the problems of modern technological life.  KEY WORDS: technology, modern, society, reformational philosophy, liberating perspectives, responsible ethics.

    ABSTRAK: Manusia senantiasa berhubungan dengan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun sebagai bagian dari pembuat produk teknologi. Apakah teknologi itu, dan apakah nilai yang terdapat di dalamnya, serta bagaimanakah manusia seharusnya bersikap terhadap teknologi? Dalam filsafat teknologi ada seorang pemikir yang mewakili pemikiran filsafat reformasional terhadap teknologi, yakni Egbert Schuurman. Di tengah dua arus pandangan, baik optimis maupun persimis, terhadap teknologi, Schuurman menawarkan sebuah Liberating Perspective sebagai jalan tengah. Pandangan ini melihat dampak kejatuhan yang begitu dalam, akan tetapi juga memperhitungkan keindahan ciptaan dan penebusan dalam Kristus bagi perkembangan teknologi. Menurut penulis pemikiran Schuurman akan Liberating Perspective merupakan solusi terhadap problema teknologi dan kehidupan teknologis. KATA KUNCI: teknologi, modern, masyarakat, reformational philosophy, liberating perspectives, responsible ethics.


    Yakub Kartawidjaja, Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

    THE THEOLOGY OF DEATH IN CANTATA BWV 106 BY J. S. BACH: A CRITICAL STUDY

    ABSTRAK: Secara esensi, teks dari Kantata BWV 106 menunjukkan dua bentuk penyusunan: simetri dan kronologi. Bentuk simetri ditunjukkan oleh kumpulan korespondensi yang serupa dalam susunan musik, yang memperlihatkan antitesis antara: “kematian di bawah hukum Taurat dengan kematian di bawah Injil”. Bentuk kronologi terlihat dalam empat nyanyian solo dan central fugue/solo/chorale complex di antara prolog dan doksologi. Pertama, tiga teks bergerak dari zaman Mazmur 90:12 sampai Yesaya 38:1 dan kitab Sirakh 14:17. Kitab Sirakh 14:17 memulai tiga rangkaian yang lain: teks Perjanjian Lama, teks Perjanjian Baru, dan teks koral dengan pola yang mirip dari sumber teks: Mazmur 31:5, Lukas 23:43, dan koral. Kronologi ini melewati tahapan dari sejarah Israel hingga kedatangan Kristus, kematian-Nya di atas salib, dan era Gereja. Urutan ini dapat ditafsirkan sebagai pergerakan batiniah dari ketakutan akan kematian dan penerimaan akan realita kematian yang tidak dapat dihindari hingga kepada iman di dalam Kristus dan di dalam janji Injil, dan akhirnya, tiba kepada kerelaan orang percaya untuk mati di dalam Kristus dan gereja-Nya. KATA KUNCI: Luther, kematian, hukum Taurat, Injil, iman, tidur.

    ABSTRACT: The text of Cantata BWV 106 shows two forms of organization: symmetry and chronology. The former is shown by similar sets of correspondences in the musical texture, which display the antithesis: death under the Law versus death under the Gospel. The latter is visible in the four solos and central fugue/solo/chorale complex between the prologue and doxology. The chronology passes through the stages of the history of Israel to the coming of Christ, his death on the cross, and the era of the Christian church. The sequence can be read as an internal progression from fear of death and acceptance of its inevitability to faith in Christ and in the promise of the Gospel, and finally, to the willingness of the believer to die in Christ and his church.  KEYWORDS: Luther, death, law, gospel, faith, sleep. 

     

     

     

     

     

     


    Download

  • Volume 2, Nomor 1, April 2015



     

    Dr. Peter A. Lillback, Westminster Theological Seminary, USA

    FROM AMERICA TO THE WORLD: PROTESTANT CHRISTIANITY'S CREATION OF RELIGIOUS LIBERTY

    ABSTRAK:  Setengah penduduk dunia hingga saat ini masih belum menikmati kebebasan beragama. Penganiayaan karena agama masih kerap terjadi di banyak tempat di dunia ini. Pada sisi lain, hasil-hasil penelitian melaporkan bahwa ada pengaruh langsung antara kebebasan beragama dan kemakmuran ekonomi,"kemakmuran adalah hasil dari kebebasan” karena itu cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa adalah dengan memastikan kebebasan bagi warganya."Tulisan ini pertama-tama akan menguraikan mengenai model-model hubungan gereja dan negara, dan kemudian menjelaskan dasar Alkitab mengenai kebebasan beragama, dan selanjutnya menjelaskan mengapa pembelengguan kebebasan beragama atau hati nurani oleh negara adalah  salah, meski dengan alasan untuk melindungi warga dari agama yang salah, atau bidat. Tulisan ini juga akan menelusuri penganiayaan karena agama dari jaman gereja mula-mula sampai pada kelahiran aliran Protestan, dan kemudian memaparkan mengenai perjuangan dan perlindungan kebebasan beragama, serta memaparkan apa yang mendasari perlindungan kebebasan beragama dalam konstitusi Amerika, dan kemudian menelusuri perjuangan dan perlindungan kebebasan beragama itu  sebagai perjuangan seluruh dunia.KATA KUNCI: Kebebasan beragama, konflik agama, bidat, gereja mula-mula, protestanisme, kebebasan beragama di Amerika Serikat. KATA KUNCI: kebebasan beragama, konflik agama, bidat, gereja mula-mula, protestanisme, kebebasan beragama di Amerika Serikat.

    ABSTRACT: Half the population of the world to this day still has not experienced religious freedom. Religious persecution often still occurs at many places in the world. Research studies show that there is a direct correlation between religious freedom and economic prosperity. "Prosperity is the result of freedom, therefore the best way to improve the economic prosperity of a nation is to ensure freedom for its citizens." This article will first elaborate models of the relationship between church and state, and then explain the basic principle of the Bible regarding religious freedom. It further explains why incarceration of religious freedom or of conscience by the state is wrong, despite the reasons of protecting its citizens from false religion or from a cult. This paper will also explore religious persecution from the time of early church until the birth of Protestantism, and then speaks about the struggle and the protection of religious freedom. Furthermore this article goes into what underlies the constitutional protection of religious freedom in America, and then browse through the struggle and the protection of religious freedom as a struggle of the world. KEY WORDS: religious freedom, religious conflict, heresy, early church, Protestantism, religious freedom in the United States of America.


    M. Dawam Rahardjo, Rektor Universitas Proklamasi, Yogyakarta

    AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK

    ABSTRACT: The question of the role of religion in the public sphere of politics is bacause of  its history, the three monotheist religions, wich is also called the Abrahamic religions. Judaism, Christianity and Islam, and even Hinduism and Buddishm, in maintaining their existences developments, always get into and ever form their own power in a country. Indonesia is a secular nation state, wich is not based on any particular religion as a political ideology, and yet its people are multi-religious. Even though the country is not based on religion, but religion has become a source of inspiration in its constitution, namely UUD (Undang Undang Dasar) 1945. On the one hand, people and the state are in unity for mutual support or mutual need. The state cannot be formed without people as its base. On the other hand, people need the state to protect the society.

    Constitution is needed to control the state and its leader. On the one hand this constitution curb the power of its leader; and on the other hand it guarantees the fulfillment and the protection of civil rights that stem from human rights. The triangle of these institutions is reality in the current modern world, especially in Indonesia, where religion has an important role, even though in Europe the stand and the role of religion is in the declining stage due to secularization and secularism principle. Yet the relationship of these three institutions in the current modern context cause of complex issues related to the boundaries of these three institutions. What are the principles that can continuously connects these three so that justice as the main principle  can be uphold between the triangle of society, state and religion? KEYWORDS: religion, public sphere, nation, civil rights, human rights.

    ABSTRAK: Persoalan tentang peran agama di ruang publik politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut juga agama Abrahamik itu, yaitu  Yahudi, Kristen maupun Islam, bahkan juga Hindu dan Budha, dalam memelihara eksistensi dan perkembanganmya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara. Indonesia adalah sebuah negara bangsa (nation state) yang sekuler, artinya tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius,  Tapi walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam kontitusinya, yaitu UUD 1945. Pada sisi lain , Masyarakat dan negara juga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung atau membutuhkan. Negara tak mungkin terbentuk tanpa basis masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

    Untuk mengendalikan negara dan kepala negara diperlukan konstitusi. Pada satu pihak Konstitusi ini membatasi kekuasaan pemimpin, dan di lain pihak menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara (civil rights) yang bersumber pada hak-hak azasi manusia (human rights).Segi tiga lembaga itu sudah merupakan kenyataan dunia modern dewasa ini,  khususnya di Indonesia dimana agama mempunyai kedudukan penting, walaupun di Eropa. kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan (the dicline of religion) akibat sekularisasi dan dianutnya azas  sekularisme. Namun hubungan antara ketiganya dalam konteks kemodernan dewasa ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana, menyangkut batas-batas ketiga lembaga itu. Dengan prinsip apa saja ketiganya saling berhubungan agar keadilan sebagai prinsip utama relasi segitiga masyarakat,  negara dan agama itu bisa ditegakkan. KATA KUNCI: agama, ruang publik, negara, hak-hak warganegara, hak-hak azasi manusia.

     


    Binsar A. Hutabarat, Reformed Center for Religion and Society

    PERDA MANOKWARI KOTA INJIL: MAKNA DAN KONSEKUENSI BAGI GEREJA -GEREJA DI INDONESIA

    ABSTRACT: This article entitled "Provincial Regulation of Gospel City Manokwari: Significance and Consequences for the Churches in Indonesia" will first explore the presence of Provincial Regulation (Perda or peraturan daerah) of Gospel City Manokwari. The article is based on data collected by the author in a field research in areas related to the initiation of  these regulations, and particularly in Manokwari. The author will then analyze this regulation from the standpoint of Christian theology, and further explain the implications of these regulations for the churches in Indonesia. The findings from this study is that Provincial Regulation of Gospel City Manokwari, which is initiated in Manokwari, Papua, is not part of Indonesian Christians strategy in general, and even become a detriment of the testimony of churches in Indonesia. KEY WORDS: Provincial Regulation (Perda or Peraturan Daerah) on religion, Perda on Gospel, the Gospel City Manokwari, state and religion, Christian theology.

    ABSTRAK: Artikel yang berjudul Perda Manokwari Kota injil: Makna dan Konsekuensi bagi Gereja-gerja di Indonesia ini pertama-tama akan memaparkan mengenai kehadiran Perda Manokwari Kota Injil, pemaparan tersebut didasarkan pada data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian lapangan di Manokwari khususnya dan juga daerah lain yang terkait dengan dicetuskannya perda tersebut, kemudian penulis akan menganalisis perda tersebut dari sudut pandang teologi Kristen, dan selanjutnya menjelaskan mengenai konsekuensi kahadiran perda tersebut bagi Gereja-gereja di Indonesia. Temuan dari kajian ini adalah bahwa Perda Manokwari Kota Injil yang dicetuskan di  Manokwari tersebut bukan bagian dari strategi umat Kristen Indonesia pada umumnya, dan justru merugikan kesaksian Gereja-gereja di Indonesia. KATA KUNCI:  perda agama, perda injil, Manokwari Kota Injil, negara dan agama,  teologi Kristen.


     

    Victor Silaen,  Universitas Pelita Harapan 

    Kritik atas Kristen dan Kenaifan Politik Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014

    ABSTRAK: Politik adalah aspek dan sistem yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita, termasuk Kristen, tak mungkin menghindar dari politik, karena politiklah yang membuat pelbagai kebijakan bagi publik. Maka, Kristen pun seharusnya turut mengambil bagian dalam kehidupan berpolitik. Bukan hanya di ajang pemilu, tapi juga dalam konteks-konteks lainnya. Di ajang pemilu, gereja-gereja tak boleh naif. Gereja-gereja harus secara bijaksana memberikan pencerahan politik kepada warga jemaatnya. Bukan sebaliknya, menggiring jemaat untuk memilih calon pemimpin tertentu. Terkait itulah maka ”surat politik” yang dikeluarkan oleh PGPI menjelang Pilpres 2014 yang lalu patut dikritisi sebagai sesuatu yang naif. Sebab isinya bukan hanya mendikte gereja-gereja dalam naungan PGPI, tetapi juga tidak berdasar sama sekali. Tak heran, dikarenakan hal itu Ketua Umum PGPI, Pendeta Dr Jacob Nahuway, MA, banyak mendapat kritik, bahkan cemooh. KATA KUNCI:  politik, partisipasi politik, kekuasaan, negara, agama.

     ABSTRACT: Politics is an aspect and a system that is very important in the lives of citizens. All citizens including Christians cannot shy away from politics, because of politics produce various public policies. Thus Christians are supposed to take part in political life, not only in the electoral arena, but also in other areas. In the event the election, churches should not be naïve. Churches must wisely give political enlightenment to their congregations, instead of the other way, lead the congregation to elect candidates of certain leaders. Thus the "political letter" issued by PGPI during the 2014 Presidential Election should be criticized as naïve, since the content dictated the churches under PGPI. In addition, issues brought up in the letter were entirely unfounded. It is no surprise that PGPI Chairman, Rev. Dr. Jacob Nahuway, MA, received much criticism and scorn. KEYWORDS: politics, political participation, power, nation, country, religion.


     Togardo Siburian, Dosen STT Bandung

     PRINSIP ETIKA GLOBAL UNTUK KOTA MODERN MULTIKULTURAL

    ABSTRACT: This article aims to look at the principles of the idea of global ethics at the implementation of the advanced city in the present day or modern city. The concept of global ethics logically can be considered in a certain local as the common foundations of ethical living in this universal city. Using literature method, the author tries to positively see from the idea of a global ethic associated with globalism, pluralism, secularism, postmodernism, ecumenism and humanitarianism that form the concept of global ethics, which are selectively used to add the principle of good livelihood for the civilization of the world today. The author subsequently tries to see a multidimensional pluralistic city today with a conflict on religious factors, which require a more fundamental principle of unity and universal living. Therefore global ethics is not a substitute for existing religious ethics, but additional ethics for people of different religion without discrimination. So the principle can be implemented at a local anywhere, including major cities in Indonesia. KEYWORDS: city, modern, crisis, ethics, global, consensus, religions, for all  

    ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk melihat prinsip-prinsip gagasan  etika global pada implementasi kota yang maju masa kini atau kota modern.  Konsep etika global secara logis dapat dipertimbangkan pada lokal tertentu sebagai dasar-dasar kehidupan etis bersama dalam kota universal ini. Dengan memakai metode kepustakaan, penulis mencoba untuk melihat hal-hal positif dari gagasan etika global yang terkait dengan globalisme, pluralisme, sekularisme pascamodernisme, ekumenisme dan humanitarianisme yang membentuk konsep etika global, di mana secara selektif dipakai untuk menambahkan prinsip perikehidupan yang baik bagi peradaban dunia sekarang. Kemudian mencoba melihat sebuah kota majemuk yang multidimensi masa kini dengan salah satu konflik yang dikarenakan faktor agama, yang memerlukan suatu prinsip kebersamaan hidup lebih mendasar dan universal. Jadi Etika global bukanlah etika pengganti terhadap etika agama-agama yang ada, tetapi etika tambahan bagi orang beragama yang berbeda tanpa diskriminasi. Jadi prinsipnya dapat diimplementasikan pada lokal di mana pun, termasuk kota-kota besar di Indonesia. KATA KUNCI: kota, modern, krisis, etika, global, konsensus, agama, untuk semua   

     


    Nurhattaty Fuad, Universitas Negeri Jakarta

    PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA PADA ANAK  MELALUI PENDIDIKAN 

    ABSTRAK: Sebagai bangsa yang majemuk, budaya damai merupakan hal niscaya yang harus dibangun dan dikembangkan untuk menciptakan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Dalam rangka itu, program toleransi beragama (TB) menduduki peran  penting, strategis, dan determinatif. Keberhasilan pengembangan budaya damai dan keamanan—yang menjadi prakondisi program pembangunan nasional—secara sosio-politik, ditentukan oleh sejauh mana tingkat keberhasilan program penguatan toleransi beragama dalam masyarakat. Artikel ini, mencoba menggambarkan bagaimana urgensi toleransi beragama dalam konstelasi penguatan budaya damai, keamanan nasional, dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bermartabat. Dalam analisisnya, digarisbawahi bahwa toleransi beragama bagi masyarakat Indonesia merupakan prasyarat kemapanan NKRI dan efektivitas pembangunan yang tengah berlangsung. Untuk itu, penanaman nilai-nilai toleransi beragama, sebagai implikasinya, menjadi penting untuk diintensifikasikan melalui pendidikan keluarga. KATA KUNCI: Toleransi beragama, budaya damai, keamanan, pembangunan, pendidikan keluarga.

    ABSTRACT: As the plural nation, the peace culture is something necessary to develop and to build for the sake of building local, national, regional, and global security. For this purpose, whatever religious tolerance programs are important, urgent, strategic, and determinative, particularly in the building of the peace culture needed to ccelerate the national developmental programmes. Consequently, from the socio-political perspective, surely the development program is systemicly determined by factors of how far the religious tolerance or the peace      culture is successfully carried out. This article endevours to analytically describe of how far the urgency of religious tolerance on behalf of strengtening the peace culture in our country. In his analysis, it is virtually highlighted that the religious tolerance plays very important roles that might be regarded as precondition for the successful development and NKRI (Unified state of Republic of Indonesia)  empowerment. For gaining its effectivity, cultivating religious tolerance culture become pivotel to be intensively implemented in our country. KEYWORDS: Religious tolerance, peace culture, security, development, informal (family) education.


    Yohanes Krismantyo Susanta, Mahasiswa Magister UNIKA Parahyangan, Bandung

    HOSPITALITAS SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN DAN MEMELIHARA KERUKUNAN

    DALAM KONTEKS RELASI ISLAM - KRISTEN DI INDONESIA

    ABSTRACT: This paper shows that religious violence is a reality that characterizes the history of mankind. The inter-religious violence became a regular phenomenon that is often encountered in Indonesian society. Therefore, this paper will examine the causes of inter-religious violence in Indonesia, especially the relationship between Muslims and Christians. This paper will also show the task of the church in preventing inter-religious violence by promoting and applying hospitality. It does not mean that the church is the most responsible side for the violence, but the church is a part and become a witness of the history of violence that has occurred. KEYWORDS:  hospitality, Christians-Muslims relationship, violence, religious harmony

    ABSTRAK:  Tulisan ini memperlihatkan bahwa kekerasan bernuansa agama merupakan kenyataan yang mewarnai sejarah umat manusia. Kekerasan antaragama menjadi fenomena biasa yang kerap dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti faktor penyebab kekerasan antaragama di Indonesia, khususnya relasi antara umat Islam dan Kristen. Tulisan ini juga akan memperlihatkan tugas gereja dalam mencegah kekerasan antaragama dengan mengedepankan sekaligus menerapkan keramahtamahan (hospitalitas). Hal tersebut bukan berarti bahwa gereja merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi tetapi gereja adalah bagian sekaligus saksi dari sejarah kekerasan yang telah terjadi. KATA KUNCI: hospitalitas, relasi Kristen-Islam, kekerasan, kerukunan umat beragama.


    Download