Anda berada di :

Jurnal

Pencarian :

Jurnal

Hal

>

3

2

1

<

  • Societas Dei Vol. 02, No. 2, Oktober 2015

     

    Benyamin F. Intan,  Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

    MISI KRISTEN DI INDONESIA: KESAKSIAN KRISTEN PROTESTAN

    ABSTRACT: In this article, the writer reveals the presence and struggles of Protestant churches in Indonesia doing God’s mission within world’s largest Muslim population country. Firstly, the writer explains the challenges and strives of Protestant churches since the time of Dutch colonialism, Japanese colonization, until Indonesian independence which includes the Old Order and the New Order. This article also highlights Indonesian churches’ struggle of independence to release themselves from the control of Dutch government, fully leaning to Christ, as well as the strategic role of Christianity in preventing nation’s disintegration to make Indonesia one. After that, the writer then performs critical reflection on the struggles of Protestant churches in Indonesia from the perspective of Reformed theology. The writer found that the presence of Christian mission in Indonesia is far from the force of arms and economic greed. However, churches in Indonesia cannot detach themselves from various challenges and suffering in God’s mission which includes Evangelical Mandate and Cultural Mandate. Therefore, while they are still entrusted by Christ, churches in Indonesia ought to perform their dutiful calling faithfully and joyfully. KEYWORDS: God’s mission, witness, evangelism, protestant church in Indonesia, ideology, religion-state relation, mission’s institution.

    ABSTRAK: Dalam artikel ini, penulis mengungkapkan kehadiran dan pergumulan gereja-gereja Protestan di Indonesia di dalam menjalankan misi Allah di negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia.  Pertama-tama, penulis memaparkan tantangan dan perjuangan gereja-gereja Protestan sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, hingga Indonesia merdeka yang mencakup Orde Lama dan Orde Baru. Artikel ini juga menyoroti perjuangan kemandirian gereja-gereja di Indonesia di dalam melepaskan diri dari kendali pemerintahan Belanda, bersandar sepenuhnya kepada Kristus, serta  peran strategis kekristenan di dalam mencegah perpecahan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang satu. Setelah itu penulis kemudian melakukan refleksi kritis terhadap pergumulan gereja-gereja Protestan di Indonesia dari perspektif teologi Reformed. Penulis menemukan bahwa kehadiran misi Kristen di Indonesia jauh dari kekuatan senjata dan ketamakan ekonomi. Namun, gereja-gereja di Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari berbagai tantangan dan penderitaan dalam menjalankan misi Allah yang mencakup Mandat Injili dan Mandat Budaya. Untuk itu, selama masih diberikan kepercayaan oleh Kristus, gereja-gereja Indonesia harus menjalankan tugas panggilannya dengan setia dan sukacita. KATA KUNCI: Misi Allah, kesaksian, penginjilan, gereja protestan di Indonesia, ideologi, hubungan agama-negara, lembaga misi.

     


     

    Christine Schirrmacher, Bonn University, Germany

    THE SHARIA-BASED UNDERSTANDING OF RELIGIOUS FREEDOM AND WOMEN'S RIGHT IN CONFLICT WITH THE SECULAR

    ABSTRAK: Area-area konflik yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan hak-hak perempuan tidak memengaruhi mayoritas Muslim yang melakukan ibadahnya di Jerman, yang di dalam prosesnya, tidak bertentangan dengan negara konstitusional. Hal ini juga tidak ada hubungannya dengan para teolog yang mengambil pembenaran mereka dari Qur'an dan sumber-sumber normatif Islam lain mengenai kebebasan beragama yang komprehensif serta hak-hak setara untuk perempuan. Tetapi, hal ini menyangkut para akademisi berpengaruh yang menafsirkan norma dan perintah Islam sedemikian rupa sehingga konflik muncul dengan hukum negara sekuler konstitusional. Para akademisi ini mempertahankan pandangan bahwa hukum Syariah berlaku sebelum hukum negara sekuler konstitusional dan bersifat mengikat untuk semua orang Muslim.

           Pada saat ini, pertanyaan mengenai kebebasan beragama dapat dimengerti sebagai topik yang secara virtual memiliki relevansi yang kecil di dalam konteks Eropa yang sangat sekuler dan netral terhadap agama. Sampai di manakah posisi inner-Islamik menjadi perhatian bagi negara konstitusional dalam hal kebebasan beragama? Bagi negara konstitusional, mengevaluasi agama dan doktrin bukanlah perhatiannya. Ini juga berlaku untuk agama Islam. Meskipun demikian, apabila suatu tindakan dibenarkan oleh keyakinan agama, atau dari apa yang mereka ikuti, atau dari apa yang dideklarasikan sebagai kewajiban menurut para pemimpin agama yang berpengaruh, dan di mana tindakan-tindakan ini melanggar hukum yang ada atau membatasi hak-hak dasar individu, maka negara dan perwakilannya harus memperhatikan keyakinan-keyakinan ini, terlepas dari apakah keyakinan ini bersifat agamawi, politis, atau agamawi dan politis sekaligus.  KATA KUNCI: Jerman, Islam, kebebasan beragama, hak-hak perempuan, negara konstitusional, konflik

    ABSTRACT:  The areas of conflict relating to the freedom of religion and women’s rights do not affect the majority of Muslims who practice their religion in Germany and, in the process, they do not clash with the constitutional state. This is also not a matter having to do with those theologians who take their justification for comprehensive religious freedom and equal rights for women from the Koran and, respectively, other normative sources of Islam. Rather, it has to do with those influential scholars who interpret the norms and commands of Islam in such a way that conflicts arise with the laws of a secular constitutional state. These scholars defend the view that the laws of the Sharia are prior to the norms of the secular constitutional state and are obligatory for all Muslims.

           At the present moment, the question of freedom of religion could be virtually understood as a topic which, in largely secularized Europe and for the religiously neutral state, possesses little relevance. To what extent do inner-Islamic standpoints interest the constitutional state on the question of religious freedom? For the constitutional state, it does not concern itself with the question of evaluating a religion and its doctrinal content. This also applies with respect to Islam. There, however, where actions are justified by religious convictions, or where they follow from them or are declared to be mandatory by influential religious opinion leaders, and where these actions infringe upon established law or limit the basic rights of individuals, the state and its representatives have to concern themselves with these convictions, independent of whether these convictions are of a religious, political, or of a religious and political nature. KEYWORDS: Germany, Islam, freedom of religion, women’s rights, the constitutional state, conflicts.


    Binsar A. Hutabarat,  Reformed Center for Religion and Society

    PENDAPAT PIMPINAN-PIMPINAN GEREJA DI BEKASI TENTANG IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

    DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI TAHUN 2006

    ABSTRACT: The article, entitled "Opinion The church Leaders in Bekasi on the Permit Construction of Houses of Worship in the Joint Regulation of the Minister of the Year 2006, will be explained about the implementation of policies permit the establishment of houses of worship in Joint Regulation of the Minister (PBM) in 2006 in Bekasi, as well as the implications for church in that place, through the opinion of the church leaders in Bekasi. First, authors will describe the Guarantee Rights of Religion, Belief, Worship and Establish Home Worship based on Pancasila and the Indonesian Constitution, the Universal Declaration of Human Rights, The Covenant, and documents declarations of the United Nations (UN), and also explained about permit the establishment of houses of worship of Letters Joint Decree (SKB) until the PBM. After that, will be presented regarding the results of the opinion of the church leaders in Bekasi on the implementation of the policy permits a house of worship in Bekasi. Opinion leaders in Bekasi Church will be grouped in four categories, namely: A) The church which has a license, and not problematic. B) The church is having problems obtaining a license, a problem with the public, but finish. C) The church that does not have a license but has no problem with the community. D) The church that does not have permissions and have problem with the community, and did not finish. The findings obtained are church leaders in the four categories above found PBM on authorizing the establishment of houses of worship contrary to Pancasila and the Indonesian Constitution  and the values ​​of human rights are universal, and implementation of government policies that adversely affect the lives of religious believers in Bekasi, both in the internal relations of religion, as well as in interreligious relations. KEYWORDS: permit the establishment of houses of worship, Joint Ministerial Decree, Pancasila, the Indonesian constitution, human rights.

     ABSTRAK: Artikel yang berjudul Pendapat Pimpinan-pimpinan Gereja di Bekasi tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 ini akan memaparkan mengenai implementasi kebijakan pengurusan izin pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 di Bekasi, serta dampaknya bagi gereja-gereja di Bekasi menurut pendapat pimpinan-pimpinan gereja di Bekasi. Pertama-tama penulis akan memaparkan mengenai  Jaminan Hak Beragama, Berkeyakinan, Beribadah dan Mendirikan Rumah Ibadah berdasarkan Pancasila dan UUD 45, Deklarasi Universal HAM, Kovenan dan dokumen deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian juga memaparkan mengenai izin pendirian rumah ibadah dari SKB sampai dengan PBM. Setelah itu akan dipaparkan mengenai pendapat pimpinan-pimpinan gereja di Bekasi tentang implementasi kebijakan pengurusan izin rumah ibadah di Bekasi. Pendapat pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi ini akan dikelompokkan pada empat kategori yakni: A) Gereja yang memiliki izin dan tidak bermasalah. B) Gereja yang mengalami masalah pengurusan izin, bermasalah dengan masyarakat, tetapi selesai.  C) Gereja yang tidak memiliki izin namun tidak bermasalah dengan masyarakat. D) Gereja yang tidak memiliki izin, bermasalah dengan masyarakat, dan tidak  selesai. Temuan yang didapatkan adalah pemimpin-pemimpin gereja dalam empat kategori di atas berpendapat bahwa PBM tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta nilai-nilai hak-hak asasi yang universal, dan implementasi kebijakan pemerintah tersebut berdampak buruk dalam kehidupan antarumat beragama di Bekasi, baik dalam hubungan internal agama, maupun dalam hubungan antaragama. KATA KUNCI: izin pendirian rumah ibadah, Peraturan Bersama Menteri, Pancasila, UUD 45, Hak-hak Asasi Manusia.


    Adrian Jonatan, Gereja Reformed Injili Indonesia

    KONTRIBUSI PEMIKIRAN EGBERT SCHUURMAN MENGENAI PERMASALAHAN

    DAN SOLUSI TEKNOLOGI MODERN

    ABSTRACT: In the modern technological world, human is constantly relating with technology, be it as a user or as a part of technological production mechanism. But what is technology, what kind of value that technology brings, and how should one response to technology? Does technology brings good, bad or neutral? These are the questions that we need to answer as we live in a technological world. In the philosophy of technology, there is one thinker, who represents the school of Reformational Philosophy, named Egbert Schuurman. In the midst of two kinds of reaction towards technology (optimistic and pessimistic) Schuurman proposes a Liberating Perspective as the third option. This perspective is aware of the deep influence of human sinfulness in technological development. However, it also considers the beauty of creational design and Christ’s redeeming power for technological development. In this article, the writer would like to observe Schuurman’s thoughts regarding this Liberating Perspective as a considerable solution to the problems of modern technological life.  KEY WORDS: technology, modern, society, reformational philosophy, liberating perspectives, responsible ethics.

    ABSTRAK: Manusia senantiasa berhubungan dengan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun sebagai bagian dari pembuat produk teknologi. Apakah teknologi itu, dan apakah nilai yang terdapat di dalamnya, serta bagaimanakah manusia seharusnya bersikap terhadap teknologi? Dalam filsafat teknologi ada seorang pemikir yang mewakili pemikiran filsafat reformasional terhadap teknologi, yakni Egbert Schuurman. Di tengah dua arus pandangan, baik optimis maupun persimis, terhadap teknologi, Schuurman menawarkan sebuah Liberating Perspective sebagai jalan tengah. Pandangan ini melihat dampak kejatuhan yang begitu dalam, akan tetapi juga memperhitungkan keindahan ciptaan dan penebusan dalam Kristus bagi perkembangan teknologi. Menurut penulis pemikiran Schuurman akan Liberating Perspective merupakan solusi terhadap problema teknologi dan kehidupan teknologis. KATA KUNCI: teknologi, modern, masyarakat, reformational philosophy, liberating perspectives, responsible ethics.


    Yakub Kartawidjaja, Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

    THE THEOLOGY OF DEATH IN CANTATA BWV 106 BY J. S. BACH: A CRITICAL STUDY

    ABSTRAK: Secara esensi, teks dari Kantata BWV 106 menunjukkan dua bentuk penyusunan: simetri dan kronologi. Bentuk simetri ditunjukkan oleh kumpulan korespondensi yang serupa dalam susunan musik, yang memperlihatkan antitesis antara: “kematian di bawah hukum Taurat dengan kematian di bawah Injil”. Bentuk kronologi terlihat dalam empat nyanyian solo dan central fugue/solo/chorale complex di antara prolog dan doksologi. Pertama, tiga teks bergerak dari zaman Mazmur 90:12 sampai Yesaya 38:1 dan kitab Sirakh 14:17. Kitab Sirakh 14:17 memulai tiga rangkaian yang lain: teks Perjanjian Lama, teks Perjanjian Baru, dan teks koral dengan pola yang mirip dari sumber teks: Mazmur 31:5, Lukas 23:43, dan koral. Kronologi ini melewati tahapan dari sejarah Israel hingga kedatangan Kristus, kematian-Nya di atas salib, dan era Gereja. Urutan ini dapat ditafsirkan sebagai pergerakan batiniah dari ketakutan akan kematian dan penerimaan akan realita kematian yang tidak dapat dihindari hingga kepada iman di dalam Kristus dan di dalam janji Injil, dan akhirnya, tiba kepada kerelaan orang percaya untuk mati di dalam Kristus dan gereja-Nya. KATA KUNCI: Luther, kematian, hukum Taurat, Injil, iman, tidur.

    ABSTRACT: The text of Cantata BWV 106 shows two forms of organization: symmetry and chronology. The former is shown by similar sets of correspondences in the musical texture, which display the antithesis: death under the Law versus death under the Gospel. The latter is visible in the four solos and central fugue/solo/chorale complex between the prologue and doxology. The chronology passes through the stages of the history of Israel to the coming of Christ, his death on the cross, and the era of the Christian church. The sequence can be read as an internal progression from fear of death and acceptance of its inevitability to faith in Christ and in the promise of the Gospel, and finally, to the willingness of the believer to die in Christ and his church.  KEYWORDS: Luther, death, law, gospel, faith, sleep. 

     

     

     

     

     

     


    Download

  • Volume 2, Nomor 1, April 2015



     

    Dr. Peter A. Lillback, Westminster Theological Seminary, USA

    FROM AMERICA TO THE WORLD: PROTESTANT CHRISTIANITY'S CREATION OF RELIGIOUS LIBERTY

    ABSTRAK:  Setengah penduduk dunia hingga saat ini masih belum menikmati kebebasan beragama. Penganiayaan karena agama masih kerap terjadi di banyak tempat di dunia ini. Pada sisi lain, hasil-hasil penelitian melaporkan bahwa ada pengaruh langsung antara kebebasan beragama dan kemakmuran ekonomi,"kemakmuran adalah hasil dari kebebasan” karena itu cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa adalah dengan memastikan kebebasan bagi warganya."Tulisan ini pertama-tama akan menguraikan mengenai model-model hubungan gereja dan negara, dan kemudian menjelaskan dasar Alkitab mengenai kebebasan beragama, dan selanjutnya menjelaskan mengapa pembelengguan kebebasan beragama atau hati nurani oleh negara adalah  salah, meski dengan alasan untuk melindungi warga dari agama yang salah, atau bidat. Tulisan ini juga akan menelusuri penganiayaan karena agama dari jaman gereja mula-mula sampai pada kelahiran aliran Protestan, dan kemudian memaparkan mengenai perjuangan dan perlindungan kebebasan beragama, serta memaparkan apa yang mendasari perlindungan kebebasan beragama dalam konstitusi Amerika, dan kemudian menelusuri perjuangan dan perlindungan kebebasan beragama itu  sebagai perjuangan seluruh dunia.KATA KUNCI: Kebebasan beragama, konflik agama, bidat, gereja mula-mula, protestanisme, kebebasan beragama di Amerika Serikat. KATA KUNCI: kebebasan beragama, konflik agama, bidat, gereja mula-mula, protestanisme, kebebasan beragama di Amerika Serikat.

    ABSTRACT: Half the population of the world to this day still has not experienced religious freedom. Religious persecution often still occurs at many places in the world. Research studies show that there is a direct correlation between religious freedom and economic prosperity. "Prosperity is the result of freedom, therefore the best way to improve the economic prosperity of a nation is to ensure freedom for its citizens." This article will first elaborate models of the relationship between church and state, and then explain the basic principle of the Bible regarding religious freedom. It further explains why incarceration of religious freedom or of conscience by the state is wrong, despite the reasons of protecting its citizens from false religion or from a cult. This paper will also explore religious persecution from the time of early church until the birth of Protestantism, and then speaks about the struggle and the protection of religious freedom. Furthermore this article goes into what underlies the constitutional protection of religious freedom in America, and then browse through the struggle and the protection of religious freedom as a struggle of the world. KEY WORDS: religious freedom, religious conflict, heresy, early church, Protestantism, religious freedom in the United States of America.


    M. Dawam Rahardjo, Rektor Universitas Proklamasi, Yogyakarta

    AGAMA DI RUANG PUBLIK POLITIK

    ABSTRACT: The question of the role of religion in the public sphere of politics is bacause of  its history, the three monotheist religions, wich is also called the Abrahamic religions. Judaism, Christianity and Islam, and even Hinduism and Buddishm, in maintaining their existences developments, always get into and ever form their own power in a country. Indonesia is a secular nation state, wich is not based on any particular religion as a political ideology, and yet its people are multi-religious. Even though the country is not based on religion, but religion has become a source of inspiration in its constitution, namely UUD (Undang Undang Dasar) 1945. On the one hand, people and the state are in unity for mutual support or mutual need. The state cannot be formed without people as its base. On the other hand, people need the state to protect the society.

    Constitution is needed to control the state and its leader. On the one hand this constitution curb the power of its leader; and on the other hand it guarantees the fulfillment and the protection of civil rights that stem from human rights. The triangle of these institutions is reality in the current modern world, especially in Indonesia, where religion has an important role, even though in Europe the stand and the role of religion is in the declining stage due to secularization and secularism principle. Yet the relationship of these three institutions in the current modern context cause of complex issues related to the boundaries of these three institutions. What are the principles that can continuously connects these three so that justice as the main principle  can be uphold between the triangle of society, state and religion? KEYWORDS: religion, public sphere, nation, civil rights, human rights.

    ABSTRAK: Persoalan tentang peran agama di ruang publik politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut juga agama Abrahamik itu, yaitu  Yahudi, Kristen maupun Islam, bahkan juga Hindu dan Budha, dalam memelihara eksistensi dan perkembanganmya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara. Indonesia adalah sebuah negara bangsa (nation state) yang sekuler, artinya tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius,  Tapi walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam kontitusinya, yaitu UUD 1945. Pada sisi lain , Masyarakat dan negara juga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung atau membutuhkan. Negara tak mungkin terbentuk tanpa basis masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

    Untuk mengendalikan negara dan kepala negara diperlukan konstitusi. Pada satu pihak Konstitusi ini membatasi kekuasaan pemimpin, dan di lain pihak menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara (civil rights) yang bersumber pada hak-hak azasi manusia (human rights).Segi tiga lembaga itu sudah merupakan kenyataan dunia modern dewasa ini,  khususnya di Indonesia dimana agama mempunyai kedudukan penting, walaupun di Eropa. kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan (the dicline of religion) akibat sekularisasi dan dianutnya azas  sekularisme. Namun hubungan antara ketiganya dalam konteks kemodernan dewasa ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana, menyangkut batas-batas ketiga lembaga itu. Dengan prinsip apa saja ketiganya saling berhubungan agar keadilan sebagai prinsip utama relasi segitiga masyarakat,  negara dan agama itu bisa ditegakkan. KATA KUNCI: agama, ruang publik, negara, hak-hak warganegara, hak-hak azasi manusia.

     


    Binsar A. Hutabarat, Reformed Center for Religion and Society

    PERDA MANOKWARI KOTA INJIL: MAKNA DAN KONSEKUENSI BAGI GEREJA -GEREJA DI INDONESIA

    ABSTRACT: This article entitled "Provincial Regulation of Gospel City Manokwari: Significance and Consequences for the Churches in Indonesia" will first explore the presence of Provincial Regulation (Perda or peraturan daerah) of Gospel City Manokwari. The article is based on data collected by the author in a field research in areas related to the initiation of  these regulations, and particularly in Manokwari. The author will then analyze this regulation from the standpoint of Christian theology, and further explain the implications of these regulations for the churches in Indonesia. The findings from this study is that Provincial Regulation of Gospel City Manokwari, which is initiated in Manokwari, Papua, is not part of Indonesian Christians strategy in general, and even become a detriment of the testimony of churches in Indonesia. KEY WORDS: Provincial Regulation (Perda or Peraturan Daerah) on religion, Perda on Gospel, the Gospel City Manokwari, state and religion, Christian theology.

    ABSTRAK: Artikel yang berjudul Perda Manokwari Kota injil: Makna dan Konsekuensi bagi Gereja-gerja di Indonesia ini pertama-tama akan memaparkan mengenai kehadiran Perda Manokwari Kota Injil, pemaparan tersebut didasarkan pada data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian lapangan di Manokwari khususnya dan juga daerah lain yang terkait dengan dicetuskannya perda tersebut, kemudian penulis akan menganalisis perda tersebut dari sudut pandang teologi Kristen, dan selanjutnya menjelaskan mengenai konsekuensi kahadiran perda tersebut bagi Gereja-gereja di Indonesia. Temuan dari kajian ini adalah bahwa Perda Manokwari Kota Injil yang dicetuskan di  Manokwari tersebut bukan bagian dari strategi umat Kristen Indonesia pada umumnya, dan justru merugikan kesaksian Gereja-gereja di Indonesia. KATA KUNCI:  perda agama, perda injil, Manokwari Kota Injil, negara dan agama,  teologi Kristen.


     

    Victor Silaen,  Universitas Pelita Harapan 

    Kritik atas Kristen dan Kenaifan Politik Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014

    ABSTRAK: Politik adalah aspek dan sistem yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita, termasuk Kristen, tak mungkin menghindar dari politik, karena politiklah yang membuat pelbagai kebijakan bagi publik. Maka, Kristen pun seharusnya turut mengambil bagian dalam kehidupan berpolitik. Bukan hanya di ajang pemilu, tapi juga dalam konteks-konteks lainnya. Di ajang pemilu, gereja-gereja tak boleh naif. Gereja-gereja harus secara bijaksana memberikan pencerahan politik kepada warga jemaatnya. Bukan sebaliknya, menggiring jemaat untuk memilih calon pemimpin tertentu. Terkait itulah maka ”surat politik” yang dikeluarkan oleh PGPI menjelang Pilpres 2014 yang lalu patut dikritisi sebagai sesuatu yang naif. Sebab isinya bukan hanya mendikte gereja-gereja dalam naungan PGPI, tetapi juga tidak berdasar sama sekali. Tak heran, dikarenakan hal itu Ketua Umum PGPI, Pendeta Dr Jacob Nahuway, MA, banyak mendapat kritik, bahkan cemooh. KATA KUNCI:  politik, partisipasi politik, kekuasaan, negara, agama.

     ABSTRACT: Politics is an aspect and a system that is very important in the lives of citizens. All citizens including Christians cannot shy away from politics, because of politics produce various public policies. Thus Christians are supposed to take part in political life, not only in the electoral arena, but also in other areas. In the event the election, churches should not be naïve. Churches must wisely give political enlightenment to their congregations, instead of the other way, lead the congregation to elect candidates of certain leaders. Thus the "political letter" issued by PGPI during the 2014 Presidential Election should be criticized as naïve, since the content dictated the churches under PGPI. In addition, issues brought up in the letter were entirely unfounded. It is no surprise that PGPI Chairman, Rev. Dr. Jacob Nahuway, MA, received much criticism and scorn. KEYWORDS: politics, political participation, power, nation, country, religion.


     Togardo Siburian, Dosen STT Bandung

     PRINSIP ETIKA GLOBAL UNTUK KOTA MODERN MULTIKULTURAL

    ABSTRACT: This article aims to look at the principles of the idea of global ethics at the implementation of the advanced city in the present day or modern city. The concept of global ethics logically can be considered in a certain local as the common foundations of ethical living in this universal city. Using literature method, the author tries to positively see from the idea of a global ethic associated with globalism, pluralism, secularism, postmodernism, ecumenism and humanitarianism that form the concept of global ethics, which are selectively used to add the principle of good livelihood for the civilization of the world today. The author subsequently tries to see a multidimensional pluralistic city today with a conflict on religious factors, which require a more fundamental principle of unity and universal living. Therefore global ethics is not a substitute for existing religious ethics, but additional ethics for people of different religion without discrimination. So the principle can be implemented at a local anywhere, including major cities in Indonesia. KEYWORDS: city, modern, crisis, ethics, global, consensus, religions, for all  

    ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk melihat prinsip-prinsip gagasan  etika global pada implementasi kota yang maju masa kini atau kota modern.  Konsep etika global secara logis dapat dipertimbangkan pada lokal tertentu sebagai dasar-dasar kehidupan etis bersama dalam kota universal ini. Dengan memakai metode kepustakaan, penulis mencoba untuk melihat hal-hal positif dari gagasan etika global yang terkait dengan globalisme, pluralisme, sekularisme pascamodernisme, ekumenisme dan humanitarianisme yang membentuk konsep etika global, di mana secara selektif dipakai untuk menambahkan prinsip perikehidupan yang baik bagi peradaban dunia sekarang. Kemudian mencoba melihat sebuah kota majemuk yang multidimensi masa kini dengan salah satu konflik yang dikarenakan faktor agama, yang memerlukan suatu prinsip kebersamaan hidup lebih mendasar dan universal. Jadi Etika global bukanlah etika pengganti terhadap etika agama-agama yang ada, tetapi etika tambahan bagi orang beragama yang berbeda tanpa diskriminasi. Jadi prinsipnya dapat diimplementasikan pada lokal di mana pun, termasuk kota-kota besar di Indonesia. KATA KUNCI: kota, modern, krisis, etika, global, konsensus, agama, untuk semua   

     


    Nurhattaty Fuad, Universitas Negeri Jakarta

    PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA PADA ANAK  MELALUI PENDIDIKAN 

    ABSTRAK: Sebagai bangsa yang majemuk, budaya damai merupakan hal niscaya yang harus dibangun dan dikembangkan untuk menciptakan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Dalam rangka itu, program toleransi beragama (TB) menduduki peran  penting, strategis, dan determinatif. Keberhasilan pengembangan budaya damai dan keamanan—yang menjadi prakondisi program pembangunan nasional—secara sosio-politik, ditentukan oleh sejauh mana tingkat keberhasilan program penguatan toleransi beragama dalam masyarakat. Artikel ini, mencoba menggambarkan bagaimana urgensi toleransi beragama dalam konstelasi penguatan budaya damai, keamanan nasional, dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bermartabat. Dalam analisisnya, digarisbawahi bahwa toleransi beragama bagi masyarakat Indonesia merupakan prasyarat kemapanan NKRI dan efektivitas pembangunan yang tengah berlangsung. Untuk itu, penanaman nilai-nilai toleransi beragama, sebagai implikasinya, menjadi penting untuk diintensifikasikan melalui pendidikan keluarga. KATA KUNCI: Toleransi beragama, budaya damai, keamanan, pembangunan, pendidikan keluarga.

    ABSTRACT: As the plural nation, the peace culture is something necessary to develop and to build for the sake of building local, national, regional, and global security. For this purpose, whatever religious tolerance programs are important, urgent, strategic, and determinative, particularly in the building of the peace culture needed to ccelerate the national developmental programmes. Consequently, from the socio-political perspective, surely the development program is systemicly determined by factors of how far the religious tolerance or the peace      culture is successfully carried out. This article endevours to analytically describe of how far the urgency of religious tolerance on behalf of strengtening the peace culture in our country. In his analysis, it is virtually highlighted that the religious tolerance plays very important roles that might be regarded as precondition for the successful development and NKRI (Unified state of Republic of Indonesia)  empowerment. For gaining its effectivity, cultivating religious tolerance culture become pivotel to be intensively implemented in our country. KEYWORDS: Religious tolerance, peace culture, security, development, informal (family) education.


    Yohanes Krismantyo Susanta, Mahasiswa Magister UNIKA Parahyangan, Bandung

    HOSPITALITAS SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN DAN MEMELIHARA KERUKUNAN

    DALAM KONTEKS RELASI ISLAM - KRISTEN DI INDONESIA

    ABSTRACT: This paper shows that religious violence is a reality that characterizes the history of mankind. The inter-religious violence became a regular phenomenon that is often encountered in Indonesian society. Therefore, this paper will examine the causes of inter-religious violence in Indonesia, especially the relationship between Muslims and Christians. This paper will also show the task of the church in preventing inter-religious violence by promoting and applying hospitality. It does not mean that the church is the most responsible side for the violence, but the church is a part and become a witness of the history of violence that has occurred. KEYWORDS:  hospitality, Christians-Muslims relationship, violence, religious harmony

    ABSTRAK:  Tulisan ini memperlihatkan bahwa kekerasan bernuansa agama merupakan kenyataan yang mewarnai sejarah umat manusia. Kekerasan antaragama menjadi fenomena biasa yang kerap dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti faktor penyebab kekerasan antaragama di Indonesia, khususnya relasi antara umat Islam dan Kristen. Tulisan ini juga akan memperlihatkan tugas gereja dalam mencegah kekerasan antaragama dengan mengedepankan sekaligus menerapkan keramahtamahan (hospitalitas). Hal tersebut bukan berarti bahwa gereja merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi tetapi gereja adalah bagian sekaligus saksi dari sejarah kekerasan yang telah terjadi. KATA KUNCI: hospitalitas, relasi Kristen-Islam, kekerasan, kerukunan umat beragama.


    Download

  • Volume 1 No.1 Oktober 2014

     

    Stephen Tong, Gereja Reformed Injili Internasional

    HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK: SUATU REFLEKSI TEOLOGIS-KULTURAL

     

    ABSTRAK: Keyakinan akan kemutlakan tidak harus mengakibatkan disharmonisasi antara manusia yang berbeda-beda keyakinan melainkan tetap dapat menjalankan tugas perdamaian. Antropologi Calvinisme yang meyakini adanya kebenaran, keadilan dan kesucian pada manusia mendorong pengembangan demokrasi. Anugerah umum bagi semua manusia menggerakkan sikap hati untuk menerima keragaman. Manusia dicipta sebagai gambar Allah merefleksikan sifat rohani untuk beribadah kepada Allah. KATA KUNCI: Calvinisme, agama, demokrasi, anugerah umum, nasionalisme

     

    ABSTRACT: A belief on absoluteness should not cause disharmony among people with different beliefs: instead it should continue task of peace. Calvinism anthropology that believes: instead it  should continue task of peace. Calvinism anthropology that believes in the existence of truth, justuce and holiness in humanity encourages the development of democracy. Common grace for all mankind proples heart attitude to accept diversity. Mankind, wich is created as the image of God, reflects spiritual character to worship God. KEYWORDS: Calvinism, religion, democracy, common grace, nationalism

     


     

    Benyamin F. Intan, Sekolah Tinggi Reformed Injili Internasional

    KEKRISTENAN DAN VIOLENCE: JUST WAR DAN TRADISI KRISTEN

     

    ABSTRACT: After man has sinned, violence cannot be separated from human life. As Christianity comes into contact with violence, it generates a theory of just-war in responding against injustice. The application of just-war theory are not only limited to Christian circle, but has reached wider groups. Just-war has become a guidance for non-Christian philosephers and politicians to fight oppressors and to uphold justice. This paper describes the idea of just-war in  Christian tradition, firstly by exploring the legitimacy of war  in the light of the Word of God, and socondly by comparing it to the holy war in the context of the Old Testament. To better understand the views of the church leaders about just-war this paper will also discuss the criticisms against the theory. The author believes that the presence of just-war theory is crucial in the midst of this sinful world. KEYWORDS: violence, the legitimacy of war, just war, holy war, peace, justice, Christian love.

     

    ABSTRAK: Setelah manusia berdosa, violence (kekerasan) tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Dan ketika bersentuhan dengan violence, kekristenan kemudian menelurkan teori just-war di dalam upaya menentang ketidakadilan. Penerapan teori just-war tidak hanya sebatas di kalangan Kristen, tetapi telah menjangkau kalangan luas--menjadi pegangan para filsuf dan politikus non-Kristen untuk melawan opresor dan menegakkan keadilan. Tulisan ini akan memaparkan pemikiran just-war dalam tradisi kekristenan dengan terlebih dahulu memaparkan mengenai legitimasi perang dalam terang Firman Tuhan, dan kemudian membandingkannya dengan holy war dalam konteks Perjanjian Lama. Untuk  lebih memahami pemikiran para tokoh gereja tentang just war tulisan ini juga akan membahas kritikan-kritikan terhadap teori tersebut. Menurut penulis kehadiran teori just-war sangat krusial di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. KATA KUNCI: kekerasan, legitimasi perang, just war, perang suci, kedamaian, keadilan, kasih Kristen.

     

     


     

     

    Paul Marshall, Hudson Institutes

    CALVIN, SOCIETY, AND SOCIAL CHANGE

     

    ABSTRAK: Bagi Calvin, seluruh ciptaan berkedudukan sama di bawah kedaulatan kehendak Allah dan segala institusi kemasyarakatan tidak disusun secara hierarkis melainkan dibedakan secara panggilan. Karena itu, panggilan Allah tidak dimediasi secara khusus melalui salah satu institusi  tertentu, sehingga tidak  satu pun institusi dapat  menyatakan kedaulatan atas yang lainnya. Semua institusi ini diatur sejajar dalam kerja sama saling mendukung  satu dan lainnya, dan pekerjaan Allah dilakukan melalui ketaatan yang bebas dan sukarela oleh umat Allah. Hal ini membawa kepada  penekanan pergerakan politik dari sekadar pekerjaan elite atas menuju pekerjaan partisipatif -- ini merupakan reaksi manusiawi  yang dengan bebas menundukkan diri  mereka kepada Allah dan yang kemudian mentransformasikan keadaan sosial, ekonomi dan politik yang merefleksikan tatanan Allah. Hal ini juga membawa kepada pandangan kovenantal dari politik yang telah menciptakan federalisme yang modern. KATA KUNCI: Althusius, asosiasi, Calvin, federalisme, kebebasan, partisipasi rakyat, panggilan, subsidiaritas.

     

    ABSTRACT: For Calvin, the whole creation is equally under God's sovereign will and the institutions of society are not arranged hierarchially but are differentiated according to vocation. Because of this differentiation, God's calling is not mediated  exclusively through one of them, so none can claim sovereignity over the others. They are to be arranged side by side in mutual support of one another, and God's work is carried out by the free, voluntary obedience by God's people. This led in turn to a stress on moving politics from being simply an elite occupation to one that is participatory--the response of human beings who freely submit themselves to God and thus seek to transform the social, economic and political to reflect God's order. It also led to a covenantal views of politics that helped create modern federalism. KEYWORDS: Althusius, associations, Calvin, federalism, freedom, popular participation, vocation, subsidiarity.


    David Tong, Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional

     THE RELATIONSHIP BETWEEN CHRISTIANITY AND SCIENCE:

    A BRIEF HISTORICAL STUDY ON DARWINISM AND THE OLD PRINCETON THEOLOGIANS

    ABSTRAK: Richard Dawkins menyatakan secara terbuka bahwa dirinya sangat menentang agama karena agama menghancurkan usaha-usaha ilmiah. Anggapan semacam ini bukanlah suatu hal yang baru. Sejak akhir abad ke-19 lahir suatu tesis yang menyatakan bahwa kekristenan dan ilmu pengetahuan adalah dua kubu yang saling bermusuhan. Walaupun tesis ini sudah dianggap tidak memadai, sayangnya banyak orang Kristen masih memegang pandangan ini. Pada kenyataannya, progress Darwinisme di Amerika Serikat juga mendapat dukungan dari ilmuwan Kristen. Dan ketika kita mempelajari teolog-teolog Old Princeton maka kita dapati bahwa mereka memiliki sikap yang berbeda terhadap ilmu pengetahuan. Di saat di mana mereka menghadapi tekanan atas perkembangan ilmu pengetahuan (dalam hal ini evolusi), justru mereka tidak segan menerima fakta dari evolusi walaupun mereka menolak interpretasi mekanistik dan naturalistik Darwinisme atas fakta tersebut. Teolog-teolog Old Princeton memberikan contoh bagaimana seorang Kristen harus mengambil sikap terhadap ilmu pengetahuan. Kaum injili di Indonesia dapat belajar banyak dari sejarah dan tradisi mereka. KATA KUNCI: Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge, Benjamin Breckinridge Warfield, John Gresham Machen, Old Princeton, evolusi, teistik evolusi, Darwinisme.

    ABSTRACT: Richard Dawkins openly declares that he is strongly against religion since religion destroys scientific works. This assumption is not something new. Since the end of the 19 th century there was a development of a thesis that claims Christinity and science are two antagonistic poles. Although this thesis is now inadequate, many Christians are still holding on to this view. In reality, the development of Darwinism in the United States is also supported by Christians scientist. When we study Old Princeton theologians we find that they have different attitude about science. When they face pressures on the development of science (in this case evolution), they actually are not reticent in accepting the fact of evolution although they reject mechanistic and naturalistic interpretation of Darwinism upon those facts. Old Princeton theologians give examples on how a Christian should take a stand on science. Evangelicals in Indonesia can learn a lot form their history and tradition.KEYWORDS: Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge, Benjamin Breckinridge Warfield, John Gresham Machen, Old Princeton, evolution,, theistic evolution, Darwinism.

     


     

    Binsar A. Hutabarat: Reformed Center for Religion and Society (RCRS)

    ISU AGAMA DALAM SISDIKNAS N0 20 TAHUN 2003: MENINJAU KEMBALI JALAN DEMOKRASI PENDIDIKAN NASIONAL

     

    ABSTRACT:  This article discusses religious issues and its implementation in the enactment of the National Education System Law (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional or Sisdiknas Law) No. 20 of 2003. The presence of the Sisdiknas 2003 can not be separated from the power struggles that occur at the time. The ideological debate among the Indonesian elite had not ended and caused the crisis management education in Indonesia. As a result, the mobilization of educational resources to achieve the educational goals met some obstacles; one of them is a on private education, especially those established by religious institutions. Political education in Indonesia is still dominated by the interests of the group. Consequently the national education law has not appreciated the diversity of Indonesia, and has not become the property of all individuals and groups. KEYWORDS:  national education system (sisdiknas), religious education, democracy education

    ABSTRAK: Tulisan ini akanmembahas isu agama yang hadir pada saat penetapan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003, dan juga implementasinya. Kehadiran Sisdiknas 2003 ternyata tidak dapat dilepaskan dari pergulatan kekuasaan yang terjadi pada saat itu.  Belum selesainya perdebatan ideologi di kalangan elit Indonesia itu menyebabkan terjadinya krisis manajemen  pendidikan Indonesia. Akibatnya mobilisasi sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan mengalami hambatan, salah satunya adalah masalah pendidikan swasta, khususnya yang didirikan lembaga agama. Politik pendidikan Indonesia masih dikuasai kepentingan kelompok., Akibatnya undang-undang pendidikan nasional belum menghargai kemajemukan bangsa Indonesia, dan belum menjadi milik semua individu dan kelompok. KATA KUNCI: sistem pendidikan nasional, pendidikan agama,  pendidikan demokrasi


    Martin Lukito Sinaga: Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

    UMAT KRISTIANI DAN POLITIK DI INDONESIA: DARI POLITIK MINORITAS KE POLITIK PLURALISME

     ABSTRACT: Theological attitude and political position of Christian in Indonesia is ambivalent, wich cause these people to be cornered as minority parasite. This situation needs to be adressed, and deeper understanding of Reformed heritage and Sam Ratulangi's struggle in the dire era of Indonesian birth in 1945 can inspire a new mode of theology and Indonesian Christian political presence today. In this light, the strategic direction of Christian politics lies in the pluralism political movement. KEYWORDS: incognito, civil obedience, minority politics, majoririanism, politics of citizenship pluralitiy.

    ABSTRAK: Sikap teologis dan posisi politis umat kristiani di Indonesia tampak samar-samar, dan keadaan ini menciptakan mudahnya ia dipojokkan sebagai benalu minoritas. Keadaan ini perlu diatasi. Dan pendalaman warisan Reformasi serta pergulatan Sam Ratulangi di era genting kelahiran Indonesia tahun 1945 itu akan memberi inspirasi bagi modus baru teologi dan kehadiran politis umat Kristen Indonesia saat ini. Dalam terang itu maka arah strategis politik Kristen ada pada  gerakan politik pluralisme. KATA KUNCI: incognito, ketaatan sipil, politik minoritas, mayoritarianisme, politik pluralisme kewarganegaraan.

     


    Togardo Siburian: Sekolah Tinggi Teologi Bandung

    MANUSIA, AGAMA DAN MASYARAKAT: SUATU WACANA MENUJU DIALOG MULTI-PERADABAN GLOBAL

    ABSTRACT: This article tries to foster a multi-civilization dialogue to religiuos society that faces humanity crisis due to extrimism. Study through library research found that there is an axiom that religion and society is a neccessery in human life. In reality these two dimensions is closely related and may resulted in sharp conflicts between culture and civilization. Inter-religious  studies, including inter-religion dialogue, are developed to overcome these conflicts. Unfortunately, the differences in comparative religions study are widened, although in the hazy form such as multi-culturalism ideas wich contain interreligious aspect. The ideas of multi-culturalism in the intra and inter-religion dialogue become an important principle, since it looks upon One God as a source of religious existence in human. It is neccessery to exceep the multi-religion principe wich deals with others factors such as race, culture, social, politics, economy, technology, and education of modern person. An innovative concept is needed that combines all existing elements in globa multi-civilization dialogue, by considering global factors such as human rights, democracy, civil society, and world ethics. This universal multi-civilization concept can be declared as discourse to overcome crises today comprehensively. KEYWORDS: human, society, inter-religion, global, civilization, dialogue, multi-civilization, present.

    ABSTRAK:  Tulisan ini mencoba untuk mewacanakan dialog multi peradaban pada masyarakat agama yang sedang mengalami krisis kemanusiaan global karena ekstremisme.  Kajian melalui riset pustaka, dengan aksioma bahwa agama dan masyarakat adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia.  Dalam aktualisasinya kedua dimensi kehidupan ini saling terkait erat dan berkonsekuensi munculnya konflik tajam antar kultur dan peradaban. Studi interreligius dikembangkan bahkan sampai pada dialog lintas agama dirancang untuk mengatasi konflik ini, sayangnya perbedaan semakin dipertajam pada studi bersifat perbandingan agama-agama, walaupun dalam bentuk samar seperti gagasan multikulturalisme yang di dalamnya ada aspek interreligius. Gagasan multi religionisme dalam dialog antar dan lintas agama menjadi suatu prinsip penting, karena melihat Allah yang satu sebagai sumber eksistensi agama pada manusia. Ternyata dirasakan harus melampaui prinsip multi agama yang menyangkut faktor-faktor lain seperti ras, budaya, sosial, politik, ekonomi, teknologi, pendidikan manusia modern. Untuk itu diperlukan konsep inovatif yang menggabungkan segala unsur yang ada dalam dialog multi peradaban dunia dengan menimbang faktor global: HAM, demokrasi, masyarakat sipil dan etika dunia. Konsep multi sipilisasi universal ini dapat dicanangkan sebagai wacana untuk mengatasi krisis masa kini secara komprehensif. KATA KUNCI: manusia, masyarakat, krisis, lintas-agama, dunia, peradaban, dialog, multi-peradaban, masakini 

     

    Sri Suwartiningsih dan David Samiyono, Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga

    KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NIAS  DALAM MEMPERTAHANKAN HARMONI SOSIAL

    ABSTRACT: Being a pluralist community, Nias consists of not only the Nias ethnic group but also other ethnic groups, such as Tionghoa (Chinese), Padang, Batak and Javanese. Social harmony within the community is like no other ever found in other regions across Indonesia. Indeed, social harmony amongst the Nias community has been a very much interesting social fact for research and analysis. Has some sort of local wisdom been exercised as a social capital to create the social harmony within the life of this religious-pluralist community? A research on this was conducted in Kota Gunungsitoli by applying the descriptive-qualitative research. The research shows that their local wisdom of Banua dan fatalifusöta, Emali dome si so ba lala, ono luo na so yomo, Sebua ta’ide’ide’ö, side’ide’ide mutayaigöand the fact that religious communites in this region have strong understanding and emphasize on their religious values are matters that heavily influence both the creation and the preservation of the social harmony within the community. KEYWORDS: social-harmony, religious pluralism, cultural diversity, Nias, banua dan fatalifusöta

    ABSTRAK: Masyarakat Nias adalah masyarakat plural yang tidak hanya terdiri dari suku Nias saja, tetapi juga terdiri dari suku-suku bangsa lainnya, seperti Tionghoa, Padang, Batak dan Jawa. Harmoni sosial yang telah tercipta dalam masyarakat Nias ini telah menjadikannya berbeda dari beberapa masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia. Harmoni sosial yang tercipta dalam komunitas masyarakat Nias telah menjadi sebuah fakta sosial yang layak untuk dianalisis dan diteliti. Upaya harmoni apa yang dilakukan oleh  masyarakat Nias yang agamis-pluralistik ini yang menjadi modal dasar bagi  terciptanya harmoni sosial tersebut? Penelitian  dilakukan di Kota Gunungsitoli dengan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa  kearifan lokal: Banua dan fatalifusöta,  Emali dome si so ba lala, ono luo na so yomo Sebua ta’ide’ide’ö, side’ide’ide mutayaigö dan  pemahaman dan penekanan nilai-nilai keagamaan yang kuat bagi pemeluk-pemeluknya yang agamis-pluralistik memiliki hubungan yang sangat erat terhadap terciptanya dan terpeliharanya harmoni sosial yang ada di dalamnya.  KATA KUNCI: harmoni sosial, pluralisme agama, perbedaan budaya, Nias, banua dan fatalifusöta

     

     

     


    Download

  • Societas Dei Vol.03, No.2, Oktober 2016

    Dalam jurnal Societas Dei volume 3, No.2, Oktober 2016 ini, ada lima artikel dari lima penulis.

    Berikut judul-judul artikel berserta nama-nama penulisnya.

    1) The Relevance of God's Covenant for a Reformed Theology of Religion (Dirk Griffioen, dari Utrecht Mission)

    2) Menuju Kesetaraan dalam Beragama yang Berbudaya: Refleksi Seminarian Injili (Togardo Siburian, STT Bandung)

    3) Islam, Radikalisme dan Deradikalisasi Berbasis Pancasila (Syaiful Arif, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

    4) Menghidupi Kesejatian Agama: Tawaran yang Menggugat Eksistensi Agama sebagai Usaha Partisipatif dalam Pembangunan Indonesia (Edy Syahputra Sihombing, mahasiswa tingkat magister Universitas Katolik Parahyangan Bandung)

    5) Kesetaraan dan Perbedaan Laki-laki dan Perempuan: Kritik terhadap Gerakan Feminisme (Lina Gunawan, STT Reformed Injili Internasional, Jakarta)

     


    Download

  • Societas Dei Vol. 03, No. 1, April 2016

     

    Jurnal Societas Dei, volume 3, No. 1, April 2016 ini, memuat enam artikel. Artikel pertama yang ditulis berdasarkan penelitian lapangan, berjudul: “Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia”, oleh dua peneliti dari Reformed Center for Religion and Society (RCRS), yakni: Binsar A. Hutabarat  & H. Hans Panjaitan.

    Artikel kedua: “Calvinisme Dan Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Pemikiran Abraham Kuyper dan Implikasinya pada Etika Ilmu Pengetahuan” ditulis oleh Antonius Steven Un, dosen Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional (STTRII).

    Artikel ketiga berjudul: “Kemampuan Pengambilan Keputusan Etis bagi Para Peserta Didik Pendidikan Agama Kristen” ditulis oleh Amos Winarto Oei, dari  STT Aletheia, Lawang, Jawa Timur.

    Artikel keempat: “Music-makers and Reformed Theology”, karya Jahdiel N. Perez, mahasiswa Filsafat dan Teologi Kristen, Harvard Divinity School.

    Kemudian artikel kelima membahas “Universalisme Paulus Menurut Alain Badiou: Uraian dan Tanggapan”, oleh Yasintus T. Runesi, dari  Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Akhirnya artikel keenam membicarakan “Kasus  Pernikahan Sejenis dalam Perspektif Hukum Moral John Calvin”, tulisan  Imelda Ginting dari  STTRII.



    Download